Wika dan Waskita Bisa Pulih, Ini Alasannya

JAKARTA, Investor.id - Pemerintah mengeluarkan jurus baru untuk menyelamatkan dua BUMN karya, yakni PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dari krisis utang dan arus kas negatif. Pemerintah berencana mengalihkan (inbreng) 75% saham Waskita ke ke PT Hutama Karya (HK) dan memberikan PMN sebesar Rp 8 triliun ke Wika.

Analis menilai, manuver itu berpotensi membuat Waskita dan Wika pulih dari keterpurukan. Sebab, dengan masuk HK, Waskita dapat berkolaborasi dengan induknya untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur pemerintah atau mencari peluang bisnis baru di swasta.

Sementara itu, PMN akan memperkuat arus kas Waskita. Dengan begini, perseroan bisa kembali aktif mencari proyek baru, terutama swasta yang proses pembayarannya lebih cepat. Per Maret 2023, arus kas Wika minus Rp 2,2 triliun.   

Analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Reza Priyambada merespons positif rencana inbreng saham pemerintah di Waskita ke HK. Sebab, kedua perusahaan nantinya tidak berebut lagi proyek yang sama.

“Selama ini pasar BUMN konstruksi tidak jelas, kesannya semua bisa dikerjakan oleh satu perusahaan. Jadi, begitu ada proyek, BUMN karya ikut lelang dan rebutan,” kata dia kepada Investor Daily, Senin (5/6/2023). 

Dia menilai, konsolidasi Waskita ke HK akan membuat segmentasi pasar BUMN karya lebih jelas. Contohnya, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) fokus ke infrastruktur transportasi, sedangkan HK dan Waskita fokus ke jalan tol. Artinya, BUMN karya tidak perlu merangsek ke proyek di luar kompentensi.

“Istilahnya nanti tidak perlu ada teman makan teman, karena area bisnis sudah berbeda,” tegas dia.

Dia menambahkan, PMN Wika sebesar Rp 8 triliun cukup fantastis. Dia berharap manajemen Wika dapat memanfaatkan PMN jumbo itu dengan baik, seperti memperluas ekskpansi dan meningkatkan kapasitas untuk meraih proyek baru.

Apalagi, dia menilai, proyek EPC butuh banyak modal. Jika Wika bisa memanfaatkan PMN dengan baik, kas bisa solid dan meningkatkan peluang untuk memenangi proyek baru..

Sejalan dengan itu, dia menyatakan, Wika bisa pulih. Apalagi, Wika dinilai lebih baik dibandingkan BUMN karya lainnya. Alasannya, Wika bisa menyasar pasar swasta

Tuntaskan Restrukturisasi

Di sisi lain, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, Kementerian BUMN memiliki gagasan untuk melakukan inbreng aset Waskita ke HK. Rencana inbreng tersebut akan dieksekusi setelah restrukturisasi keuangan Waskita selesai.

Alasannya, dia menuturkan, HK yang nantinya menjadi pengendali Waskita saat ini juga mempunyai tugas berat untuk menuntaskan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). "Kalau Waskita sekarang masuk HK, bukannya untung malah boncos," tutur dia.

Dia menegaskan, dengan memasukkan Waskita ke HK, operasional Waskita ke depan menjadi lebih normal. Apalagi, HK memiliki banyak proyek, sehingga nantinya Waskita bisa mengerjakan proyek yang diberikan HK dengan margin terukur.

Dia memastikan, Waskita akan tetap menjadi perusahaan terbuka, karena yang diinbrengkan ke HK hanya saham pemerintah. Adapun HK tetap menjadi perusahaan tertutup.

"HK masih mengerjakan proyek JTTS berdurasi panjang. Kami selesaikan tahap satu dan dua JTTS hingga Tol Kapal Betung pada 2024. Jadi, mustahil HK masuk bursa, karena banyak menjalankan public service obligation," kata Tiko.

Sementara itu, Tiko menambahkan, Wika akan menggunakan PMN Rp 8 triliun untuk memperkuat modal perseroan.

Sebelumnya, Waskita sedang dalam masa standstill untuk memberikan equal treatment baik kepada kreditur maupun pemegang obligasi nonpenjaminan. Masa standstill bersifat sementara, 7 Februari-15 Juni 2023 dan terdapat ketentuan yang mewajibkan perseroan untuk menerapkan equal treatment kepada seluruh kreditur termasuk pemegang obligasi nonenjaminan.

Wika juga resmi mengajukan penundaan pembayaran pokok dan bunga kepada perbankan sebesar Rp 12,6 triliun. Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Mahendra Vijaya menjelaskan, saat ini perseroan tengah mengusulkan standstill atas fasilitas pokok dan bunga kepada lembaga perbankan.

Mahendra Vijaya menyerahkan sepenuhnya kebijakan PMN kepada Kementerian BUMN. Dia menilai, PMN dapat membantu perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dalam konteks penyehatan keuangan ke depan.

Editor: Harso Kurniawan