Saham Publik Dikuasai Asing, Ini Tanggapan Vale Indonesia

JAKARTA, Investor.id - Manajemen PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi yang menyebut sebanyak 21% saham publik perusahaan itu dikuasai asing.

Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto, menyatakan pembelian saham perseroan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, manajemen tidak mempunyai kendali atas transaksi yang terjadi di bursa yang merepresentasikan 21% saham publik perseroan.

"Siapapun, selama memenuhi aturan yang berlaku, bisa bertransaksi baik menjual atau membeli saham di bursa efek. Itu ditentukan mekanisme pasar," kata Bernardus, Selasa (6/6/2023).

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), publik menguasai 21% saham Vale Indonesia dengan kepemilikan di bawah 5%. Dari jumlah itu, sbeesar 39% dipegang investor lokal, sedangkan 61% asing.

Citibank Singapore S/A Government of Singapore memegang 1,68% saham INCO, lalu DJS Ketenagakerjaan Program JHT memang 1,6%, JPMSE AMS RE AIG Re-stichting Depositary Emerging Markets Equity Pool 1%, Vale Japan Limited 0,5%, dan beberapa institusi lainnya.

Sementara itu, Vale Canada Limited memegang 43,7% saham Vale Indonesia, MIND ID 20%, dan Sumitomo Metal Mining Co Ltd 15%.

Sebelumnya, Komisi VII DPR mendorong pemerintah segera melakukan divestasi 51% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Senin (5/6/2022), sejumlah anggota DPR menyatakan pentingnya divestasi saham Vale Indonesia sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Yulian Gunhar mengatakan, terlaksananya divestasi 51% saham Vale Indonesia akan menjadi catatan sejarah di era Jokowi. Kesuksesan serupa pernah ditorehkan melalui divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

“Besar harapan kami DPR, Kementerian ESDM, dan kepemimpinan Jokowi, kembali membuat prestasi bukan hanya pada Freeport, tetapi juga Vale Indonesia. Ini akan menjadi catatan sejarah, 51% saham Vale dilepas dalam kepemimpinan Jokowi,” kata Gunhar, Senin (5/6/2023).

Seperti diketahui divestasi yang akan dilakukan Vale Indonesia untuk memenuhi persyaratan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) adalah 11%. Dengan begitu, nantinya pemerintah Indonesia melalui MIND ID memiliki 31% saham, publik 20,7%, dan sisanya masih dimiliki oleh Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining.

Namun, dia menegaskan, divestasi 11% saham Vale Indonesia dirasa tidak cukup untuk membuat Indonesia menjadi mayoritas. Pasalnya, 20% saham yang beredar merupakan kepemilikan publik.

“Jadi kalau negara mau kuasai, mau melanjutkan legacy Presiden Jokowi seperti Blok Rokan, saya berharap sebelum Presiden mengakhiri masa jabatannya bisa ditambahkan satu lagi, yakni Vale Indonesia dikuasai negara,” tambah Gunhar.

Editor: Harso Kurniawan