Nilai Transaksi Aset Kripto 2023 Terjun Bebas, Ini Penjelasan OJK

BOGOR, investor.id – Nilai transaksi aset kripto di Indonesia selama tahun ini sampai September 2023 tercatat hanya Rp 94,4 triliun. Nilai tersebut merosot hingga 69,19% dibandingkan transaksi setahun penuh 2022 yang sebesar Rp 306,4 triliun, bahkan terjun bebas hampir mendekati 90% bila dibandingkan transaksi sepanjang 2021 yang mencapai Rp 859,4 triliun.

Sebaliknya, dalam dua tahun terakhir, jumlah pelanggan terdaftar (investor) aset kripto tetap megalami peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah investor aset kripto tercatat masih di angka 11,2 juta. Selanjutnya, pada 2022, jumlah investor menjadi 16,7 juta atau naik 49,11% (yoy) dan menjadi 17,9 juta investor pada September 2023 atau bertambah 7,19% (ytd).

“Jumlah pelanggan terdaftar aset kripto masih dalam tren meningkat, sementara nilai transaksi aset kripto mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi dalam focus group discussion (FGD) dengan media massa di Bogor, Jawa Barat, Jumat (03/11/2023).

Mengutip data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), menurut Hasan, aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto di Tanah Air pada saat ini tercatat sebanyak 501 buah yang terdiri atas 469 aset kripto global dan 32 aset kripto lokal. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan tahun sebelumnya yang secara total mencapai 383 aset kripto.

Hasan menjelaskan, ada sejumlah penyebab sebagai pemicu dari penurunan tajam transaksi aset kripto dalam dua tahun terakhir. Pertama, kemungkinan karena puncak dari minat pasar yang terjadi saat pandemi Covid-19 pada 2021 sudah terlewati. “Waktu itu banyak pemilik dana memainkan dana menganggur mereka dan aktivitas sektor riil belum bisa bergulir,” kata dia.

Faktor kedua, lanjut Hasan, adalah adanya entry barrier (penghalang masuk) yang mengurangi minat investor untuk bertransaksi menyusul dikenakannya pajak baik pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penghasilan (PPh) yang sudah berlaku efektif mulai 1 Mei 2022. Aturan soal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Peraturan perpajakan yang sebetulnya maksudnya baik, yaitu mengenakan pajak atas setiap transaksi yang terjadi, tapi ternyata direspons sensitf oleh investor. Jadi, komponen pajak yang mungkin dipandang tidak terlalu besar, ternyata direspons sepeti itu oleh pasar,” jelas Hasan.

Maraknya kasus penipuan yang memanfaatkan euforia publik terhadap aset kripto, menurut Hasan, juga menjadi pemicu lain dari menurunnya nilai traksaksi. Apalagi, kasus-kasus penipuan dalam skala besar dan ekstrim itu banyak terjadi di luar negeri dan masih banyak muncul hingga saat ini.

“Di dalam luar negeri kasus (penipuan) ini ada terus dan itu membuat shock di kita. Semula, krispto ini dikira aset yang sangat aman, namun begitu banyak kasus di luar negeri akhir mereka berpikir kembali. Pada saat bersamaan, mungkin investor punya alternatif investasi lain. Jadi, kombinasi faktor-faktor ini yang menjadi pemicu penurunan transaksi aset kripto,” papar dia.

Angin Segar

Namun demiikian, Hasan berharap, kehadiran sisi pengaturan dan pengawasan yang kuat oleh OJK, menjadi angin segar yang memberikan keyakinan lebih bagi investor. “Semoga dengan adanya pengaturan dan pengawasan OJK, investor kembali nyaman dan merasa aman untuk kembali bertransaksi aset kripto ini,” pungkas dia.

Sebagai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto dialihkan dari dari Bappebti, Kementerian Perdagangan (Kemendag), ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses peralihan dilakukan dalam waktu paling lama 24 bulan, sejak diterbitkannya UU tersebut atau hingga Januari 2025.

Editor: Nasori