Setoran Dividen BUMN Naik, Permintaan PMN juga Bertambah

JAKARTA, investor.id – Menteri BUMN Erick Thohir boleh berbangga karena setoran dividen perusahaan-perusahaan pelat merah pada tahun buku 2023 melonjak menjadi Rp 81,2 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp 39,7 triliun.

Bahkan, penerimaan negara dari BUMN dalam bentuk pajak, dividen, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) lainnya sudah menyentuh 21,9% dari total pendapatan negara di luar hibah untuk 2023.

Torehan prestasi ini tidak lepas dari menggelembungnya laba BUMN secara konsolidasi sebesar 15% atau setara Rp 38 triliun dari tahun sebelumnya Rp 254 triliun, menjadi Rp 292 triliun.

Kebanggaan Erick kian bertambah lantaran setoran dividen BUMN melampaui penyertaan modal negara (PMN) yang diinjeksi negara. Bandingkan saja, pada tahun buku 2023, Kementerian BUMN berhasil menyetorkan dividen sebesar Rp 81,2 triliun, sedangkan realisasi dan usulan PMN tunai pada 2023 sebesar Rp 35,3 triliun.

Artinya, ada margin sebesar Rp 46 triliun yang layak dibanggakan Erick dan menjadi pijakan Kementerian BUMN untuk mengajukan PMN dua tahun sekaligus. Dirinya beralasan, hal ini bertujuan agar terjadi keberlanjutan program sehingga program tahun depan perlu ditata sejak tahun ini.

Permintaan PMN selama dua tahun berturut-turut itu persisnya untuk tahun anggaran (TA) 2024 dan 2025. Pada TA 2024, Erick mengajukan PMN sebesar Rp 13,6 triliun untuk tujuh BUMN dan pada TA 2025, PMN yang diusulkan sebesar Rp 44,24 triliun untuk 16 BUMN.

Ketujuh BUMN yang disodorkan Erick sebagai penerima PMN pada TA 2024 yaitu PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp 2 triliun yang akan digunakan untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru.

Kemudian, PT Hutama Karya sebesar Rp 1,6 triliun untuk menuntaskan pembangunan ruas Tol Palembang-Betung, dan PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp 1 triliun untuk memperkuat struktur permodalan.

Selanjutnya, Erick juga mengusulkan PMN bagi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp 3 triliun untuk membeli kapal penumpang rute perintis, lalu PT Industri Kereta Api (Inka) sebesar Rp 2 triliun untuk peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, ID Food sebesar Rp 1 triliun untuk memperkuat permodalan, dan Rp 3 triliun untuk IFG yang akan dimanfaatkan sebagai penguatan permodalan penjaminan KUR.

16 BUMN Penerima PMN 2025

Adapun 16 BUMN lainnya yang diajukan Erick untuk mendapatkan PMN pada TA 2025 adalah Hutama Karya sebesar Rp 13,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3, lalu Asabri sebesar Rp 3,6 triliun untuk memperbaiki permodalan, PLN sebesar Rp 3 triliun untuk program listrik desa, IFG sebesar Rp 3 triliun untuk memperkuat permodalan KUR, dan Pelni sebesar Rp 2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.

Pada TA 2025, Erick turut memasukkan Biofarma dalam daftar penerima PMN sebesar Rp 2,2 triliun. Menurut dia, PMN tersebut akan dimanfaatkan perseroan untuk mendukung fasilitas belanja modal (capital expenditure/capex) baru.

Daftar penerima PMN berikutnya yaitu PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sebesar Rp 2 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja, kemudian PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan, dan Rp 2 triliun untuk Len Industri guna mendukung penyehatan keuangan.

Selanjutnya, Erick mengusulkan Danareksa untuk memperoleh dividen sebesar Rp 2 triliun untuk pengembangan usaha, terus KAI sebesar Rp 1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru yang merupakan penugasan pemerintah, lalu ID Food sebesar Rp 1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,5 triliun untuk menuntaskan Tol Jogja-Bawen dan KIT Subang.

Erick juga memasukkan Perum Damri sebagai calon penerima PMN TA 2025 sebesar Rp 1 triliun untuk mendukung penyediaan bus listrik. Kemudian, Perumnas sebesar Rp 1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaian persediaan, dan terakhir Inka dengan usulan PMN sebesar Rp 976 miliar yang rencananya dipakai untuk membuat kereta KRL.

Dengan demikian, dalam kurun waktu dua tahun anggaran tersebut, Erick total meminta PMN bagi perusahaan-perusahaan BUMN sejumlah Rp 57 triliun.

“Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN masih lebih besar dividen kurang lebih proporsinya 55% untuk dividen dan 45% PMN. Jadi, ini yang ingin kami usulkan di Komisi VI DPR RI,” papar dia dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Editor: Muawwan Daelami