Bappebti Resmi Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK

Menanggapi peralihan ini, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda menekankan pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK. Menurutnya, transisi ini harus berlangsung secara mulus (smooth transition) mengingat sifat industri aset kripto yang masih tergolong baru dan sensitif.

“Aset kripto merupakan industri yang masih berkembang (infant industry), sehingga pengaturannya perlu memberikan ruang tumbuh yang baik bagi pelaku industri. Langkah pendirian bursa kripto yang telah dilakukan patut diapresiasi, karena melibatkan masukan dari pihak industri dan investor. Saya berharap bursa kripto ini terus berkembang sehingga pengaturannya dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar Indonesia,” ujar Nailul.

Nailul juga menyoroti perubahan mendasar dalam pendekatan pengelolaan aset kripto. Jika sebelumnya di bawah Bappebti aset kripto diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka di bawah OJK pendekatannya cenderung lebih berorientasi pada investasi.

“Perubahan paradigma ini menarik untuk dicermati. Mindset di Bappebti lebih mengarah pada perdagangan komoditas, sementara OJK kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan investasi. Harapan saya, transisi ini dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan gejolak di pasar kripto,” jelasnya.

Nailul mengakui bahwa peraturan di bawah OJK mungkin akan lebih ketat bagi pelaku industri. Namun, dari sisi investor, pendekatan yang diterapkan OJK diyakini dapat memberikan keuntungan melalui pengelolaan yang lebih berpengalaman dan berorientasi pada perlindungan investor.

“Meski regulasi mungkin terasa lebih ketat bagi industri, investor akan mendapat manfaat dari pengalaman dan pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh OJK,” tambahnya.

Editor: Prisma Ardianto