Jumat, 15 Mei 2026

Jokowi Minta PWI Tentukan Bentuk Regulasi Publisher Rights

Penulis : Lenny Tristia Tambun
9 Feb 2022 | 13:30 WIB
BAGIKAN
Sambutan Presiden Joko Widodo secara virtual pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sultra, Rabu (9/2/2022). Sumber: BSTV
Sambutan Presiden Joko Widodo secara virtual pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sultra, Rabu (9/2/2022). Sumber: BSTV

KENDARI, investor.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menentukan bentuk regulasi hak cipta jurnalistik (publisher rights), apakah dalam bentuk undang-undang (UU) baru, revisi UU lama, peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah (PP).

“Tad yang disampaikan oleh Pak Ketua PWI, maupun Prof Nuh (Ketua Dewan Pers), tadi ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan. Apakah segera mendorong undang-undang baru, atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adlaah dengan peraturan pemerintah atau PP,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar di Masjid Apung, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2/2022).

Jokowi menghadiri acara tersebut secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

Keputusan untuk menetapkan bentuk regulasi publisher rights tersebut diserahkan Jokowi kepada PWI Pusat dan Dewan Pers.

Begitu ada keputusan yang diambil, maka pemerintah akan segera menyelesaikan regulasi tersebut.

“Ini kami serahkan kepada PWI dan dewan pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan apa UU baru, apakah revisi undang-undang lama atau memakai PP, sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, dalam acara yang sama, Ketua Dewan Pers M Nuh mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi dunia pers adalah gempuran digital, antara lain digital platform global. PWI dan Dewan Pers tidak ingin dengan adanya gempuran dari digital platform global akan mengakibatkan terjadinya digital feudalism.

“Untuk itu, supaya tidak terjadi digital feudalism, kita membutuhkan yang namanya publisher rights. Alhamdulillah, draft untuk publisher rights sudah kami sampaikan. Sehingga kami menyampaikan rasa terima kasih, dorongan dari bapak presiden sungguh sangat mulia untuk segera ada payung yang bisa memayungi kawan-kawan pers terhindar dari gempuran digital tadi, bisa terealisir,” kata M Nuh.

Editor: Investor.id

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


National 6 jam yang lalu

Menhut Antoni Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Multilateralisme untuk Lindungi Hutan Dunia

Menhut RI Raja Juli Antoni ajak rimbawan dan pemimpin dunia perkuat multilteralisme dan soliditas untuk lestarikan dan lindungi hutan dunia.
National 6 jam yang lalu

KPK Dalami Aliran Uang Urus Pita Cukai Rokok dan Miras ke Pegawai DJBC Ahmad Dedi

KPK terus mendalami aliran uang kepada pegawai DJBC Ahmad Dedi (Dedi Congor) yang diduga terkait pengurusan pita cukai rokok dan miras.
Market 6 jam yang lalu

Saham-saham Penyangga Pasar

Terdapat 10 saham paling berpengaruh terhadap pergerakan IHSG. Ada saham SMMA, BRMS, INCO, dan lain-lain.
Market 7 jam yang lalu

Barisan Saham yang Bikin Investor Tekor Parah

Sebanyak 10 saham jadi penyebab investor tekor parah pada perdagangan pasar pekan ini. Harga sahamnya ambles dari 19% hingga 37%.
Market 7 jam yang lalu

Deretan Saham Pencetak Cuan Jumbo

Sejumlah saham mencetak cuan jumbo dan masuk daftar top gainers selama periode 11-13 Mei 2026.
Macroeconomy 7 jam yang lalu

Rupiah Rp 17.500, Warga Serbu Money Changer

Rupiah melemah lagi ke Rp 17.526 per dolar AS. Money changer di Jakarta ramai didatangi warga untuk jual-beli valuta asing.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia