Menu
Sign in
@ Contact
Search
Sambutan Presiden Joko Widodo secara virtual pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sultra, Rabu (9/2/2022). Sumber: BSTV

Sambutan Presiden Joko Widodo secara virtual pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kendari, Sultra, Rabu (9/2/2022). Sumber: BSTV

Jokowi Minta PWI Tentukan Bentuk Regulasi Publisher Rights

Rabu, 9 Februari 2022 | 13:30 WIB
Lenny Tristia Tambun (redaksi@investor.id)

KENDARI, investor.id  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menentukan bentuk regulasi hak cipta jurnalistik (publisher rights), apakah dalam bentuk undang-undang (UU) baru, revisi UU lama, peraturan presiden (Perpres) atau peraturan pemerintah (PP).

“Tad yang disampaikan oleh Pak Ketua PWI, maupun Prof Nuh (Ketua Dewan Pers), tadi ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan. Apakah segera mendorong undang-undang baru, atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama, atau yang paling cepat adlaah dengan peraturan pemerintah atau PP,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar di Masjid Apung, Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Jokowi: Tugas Besar Pers Sukseskan Agenda Penting Negara

Jokowi menghadiri acara tersebut secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Keputusan untuk menetapkan bentuk regulasi publisher rights tersebut diserahkan Jokowi kepada PWI Pusat dan Dewan Pers.

Begitu ada keputusan yang diambil, maka pemerintah akan segera menyelesaikan regulasi tersebut.

“Ini kami serahkan kepada PWI dan dewan pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan apa UU baru, apakah revisi undang-undang lama atau memakai PP, sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat,” ujar Jokowi.

Baca juga: Ketua PWI Pusat: Pres Harus Berbenah Diri

Sebelumnya, dalam acara yang sama, Ketua Dewan Pers M Nuh mengatakan salah satu persoalan yang dihadapi dunia pers adalah gempuran digital, antara lain digital platform global. PWI dan Dewan Pers tidak ingin dengan adanya gempuran dari digital platform global akan mengakibatkan terjadinya digital feudalism.

“Untuk itu, supaya tidak terjadi digital feudalism, kita membutuhkan yang namanya publisher rights. Alhamdulillah, draft untuk publisher rights sudah kami sampaikan. Sehingga kami menyampaikan rasa terima kasih, dorongan dari bapak presiden sungguh sangat mulia untuk segera ada payung yang bisa memayungi kawan-kawan pers terhindar dari gempuran digital tadi, bisa terealisir,” kata M Nuh.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : BeritaSatu.com

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com