Kemenkes: Tak Cuma di Apotek, Obat Sirop Juga Dilarang di Ritel 

JAKARTA, Investor.id - Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr M. Syahril mengatakan, instruksi Kemenkes agar obat sirop untuk  sementara tidak dijual bebas di seluruh  apotek, sebetulnya juga berlaku untuk penjualan obat sirop di ritel-ritel lain.

“(Instruksi Kemenkes) untuk  obat-obat jualan di apotek dan tempat lain karena harus  berlaku untuk semua,” kata Syahril saat berdialog dengan Beritasatu.com secara daring, Sabtu (22/10/202).

Syahril mengakui saat ini obat sirop masih dijual bebas. Untuk itu, ia berharap masyarakat  tidak membeli obat sirop tersebut. Sementara itu,  pemilik usaha ritel farmasi atau swalayan diminta untuk mengikuti instruksi Kemenkes bernomor SR.01.05/III/3461/2022 terkait kewajiban penyelidikan epidemiologi  dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal (atypical progressive acute kidney injury) pada anak.

Menurut Syahril, pemilik ritel harus bertanggung jawab dan berkomitmen untuk sementara tidak menjual obat sirop hingga dilansirnya hasil penelitian terkait adanya  zat kimia berbahaya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan data per 21 Oktober 2022, jumlah kasus kasus gangguan ginjal akut  progresif  atipikal pada anak tercatat sebanyak 241 kasus dari 22 provinsi yang melapor.  Dari 241  kasus tersebut, terjadi kematian pada 133 kasus.

Adapun zat kimia  berbahaya etilen glikol (EG), dietilen glikol (DEG), dan etilen glikol butil ether (EGBE) ini berasal dari penggunaan polietilen glikol  sebagai zat pelarut melebihi batas.

Pada kesempatan sama, Syahril menuturkan, karena  semua obat sirop memiliki zat pelarut, maka larangan penggunaan sementara obat sirop ini tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa. Meskipun, kasus gangguan ginjal saat ini, diketahui menyerang anak usia  di bawah 18 tahun, dengan kasus terbanyak adalah balita usia di bawah 5 tahun.

Syahril juga menegaskan,  semua pihak  yang masih menjual atau meresepkan lima obat yang telah dilarang oleh BPOM akan berurusan dengan hukum. 

Editor: Investor.id