Mahfud MD: Sistem Demokrasi Pancasila Masih yang Terbaik

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam)  Prof Mahfud MD menegaskan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia masih menjadi yang terbaik bila dibandingkan dengan sistem lainnya.

"Jadi kita jangan berpikir menggunakan sistem lain, karena sistem demokrasi Pancasila ini sudah menjadi yang terbaik. Sementara untuk kekurangan-kekurangan dan adanya jebakan konfigurasi, bisa kita perbaiki pelan-pelan," katanya saat memberikan Pidato Kebangsaan dalam acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, di Jakarta, Selasa (10/1/2023).      

Karena sebenarnya, lanjut Mahfud MD, kalau mau jujur, demokrasi itu selain ada masalah-masalahnya, terdapat juga kemajuan sesudah era reformasi. "Saat ini kita sudah bisa memilih langsung para pemimpin sendiri seperti pemilihan walikota/bupati, gubernur, dan presiden," urai Mahfud.

Hal ini bila dibandingkan dengan era sebelumnya, tidak bisa meski sudah ada calon karena sebuah sistem. Namun saat ini orang sudah bisa mencalonkan diri, mencalonkan diri lewat partai politik dan lainnya serta tidak ada yang melarang, asal memenuhi persyaratan.

Mahfud menilai, hal ini merupakan suatu kemajuan dalam demokrasi dan pemilunya berhasil, bahkan dunia internasional mengakui Indonesia merupakan negara demokrasi yang paling berhasil dan lebih baik daripada negara lain, meski ada keributan-keributan, tetapi hal itu bisa diselesaikan," ungkap Mahfud.

Ia juga menjelaskan, demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya tidak baik-baik saja. Dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

"Kenapa, sulitnya dimana. Tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis," ucap Mahfud.

Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan, bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik.  Misalnya, korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis dan jangan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis.

"Kaget, ya tidak apa-apa kaget karena hal ini pernah dibahas dan ditulis di media nasional. Kita sepakat ketika Indonesia didirikan pada tahun 1945, kita sepakat memilih sistem demokrasi," jelas Mahfud.

Bahkan bukan hanya sistem, memilih dasar, sistem dan mekanisme demokrasi sebagai pendoman tata kelola bernegara, sebagai pedoman berpemerintahan. Karena demokrasi dianggap yang terbaik.

Oleh sebab itu, ketika pemerintahan dan politik bermasalah, pilihannya selalu demokrasi padahal tahun 1945 tiba-tiba lahir demokrasi parlementer yakni demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Pada 1959 karena demokrasi liberal bermasalah lahir demokrasi terpimpin.

Pada tahun 1966 lahir demokrasi Pancasila. Lalu pada saat reformasi tahun 1998 kita bangun demokratitasi didalam kehidupan bernegara, agar tata kelola pemerintahan ini baik terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Inilah pilihan kita selalu demokrasi, sebuah sistem pemerintahan yang kita nilai sudah yang terbaik," pungkas Mahfud.

Editor: Indah Handayani