Kelola Banyak Hutan, Erick Thohir Inginkan Indonesia Jadi Pemain Carbon Trading

JAKARTA, Investor.id –  Menteri BUMN Erick Thohir menginginkan Indonesia menjadi bagian dari ekosistem perdagangan karbon. Oleh karena itu, BUMN melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI).

Lewat perjanjian tersebut, Erick menjelaskan, ID Survei yang dipimpin PT BKI akan bertugas untuk mensertifikasi. Sementara BEI, sebagai bagian dari sistem dan instrumennya sudah ada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

“Jadi, MoU ini bagaimana mereaktifkan carbon trading, di mana pemerintah sudah punya tools di bawah OJK dan bursa bagian dari sistem,” papar Erick kepada media di Gedung BEI Jakarta, Senin (27/2).  

Di era karbon seperti sekarang ini, Erick tidak ingin, Indonesia hanya menjadi penonton. "Oleh karena dulu, kita pernah ada yang namanya carbon trading. Ternyata kita dibohongi. Investasi tidak ada, tapi karbonnya dijual ke tempat lain dengan harga mahal. Kita nggak mau dibohongi lagi,” lanjut Erick.

Menurutnya, Indonesia bila mampu mengonsolidasikan, bisa menjadi salah satu bagian dari ekosistem karbon layaknya negara-negara pemain karbon lain seperti Kongo, Brazil, dan beberapa negara lain. 

Artinya, Indonesia merupakan salah satu pemain besar seperti Indonesia dikenal sebagai negara besar pengekspor minyak bumi di Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

“Nah, ini OPEC versi Karbon dengan hutannya. Artinya, kita harus benar-benar menjadi pemainnya. Presiden sudah sering mendorong ini dan kita bersepakat untuk memastikan menjadi bagian yang diuntungkan,” tutur Erick.

Untuk diketahui, penandatanganan MoU antara BEI dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) diteken Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Arisudono Soerono.

Kerja sama tersebut dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pasar karbon di Indonesia. Penandatanganan MoU antara BEI dengan Kementerian BUMN juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan, serta entitas anak usaha BUMN.

Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan BUMN di tingkat nasional maupun global. Adapun ruang lingkup kerja sama BEI dan Kementerian BUMN ini dapat mendukung pengembangan pasar modal melalui sosialisasi, edukasi, serta pendampingan mengenai go public, sekaligus penerbitan instrumen pendanaan pasar modal lainnya untuk perusahaan dan entitas anak usaha BUMN.

Selain hal tersebut, kerja sama ini juga meliputi pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), Environmental, Social and Governance (ESG), serta kerja sama dalam memajukan ekosistem startup khususnya di lingkungan BUMN. Melalui kerja sama ini, BEI juga berkomitmen untuk memberikan edukasi mengenai investasi di pasar modal.

Editor: Investor.id