Kasus Rafael dan Eko Bisa Buka Kotak Pandora Gaya Hedonis Pejabat

JAKARTA, Investor.id - Ketua Umum (Ketum) Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center Hardjuno Wiwoho menilai terungkapnya kasus kekayaan tak wajar dan gaya hidup hedonisme pegawai Ditjen Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo dan pejabat Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Eko Darmanto bisa membuka kotak pandora kejanggalan jumlah harta kekayaan pribadi dan perilaku hedonis di kalangan pejabat DJP dan DJBC Kemenkeu.

Apalagi, kata Hardjuno, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejak era Orde Baru, para pejabat di lingkungan DJP dan DJBC Kemenkeu memiliki harta kekayaan yang cukup fantastis.

"Dan tidak sesuai dengan normal take home pay atau gaji resmi yang diterima setiap bulan sebagaimana peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atau PGPS yang ada jika ditelusuri termasuk tunjangan khusus yang diterimanya pula secara formal,” ujar Hardjuno di Jakarta, Selasa (7/32/2023).

Menurut Hardjuno, pengusutan tuntas atas harta kekayaan tidak wajar kedua pejabat Kemenkeu ini harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri dan memeriksa harta kekayaan pejabat-pejabat di Kemenkeu yang lainnya. Pasalnya, patut diduga masih banyak pejabat di Kemenkeu yang memiliki harta jumbo tetapi belum terungkap.

Dia menilai kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto baru hanya puncak gunung es dari gaya hidup hedonis pejabat-pejabat dilingkungan Kemenkeu khususnya di DJP dan DJBC.

“Ini kehendak Tuhan yang Maha Esa, sehingga bisa terbongkar. Intinya perilaku oknum-oknum pejabat Kemenkeu yang overconfidence, menggunakan kekuasaannya untuk kesenangan pribadi. Ini mengerikan dan menjadi bibit lahirnya kecemburuan sosial. Apalagi ini, terjadi disaat angka kemiskinan di Indonesia meningkat," jelas dia.

Hardjuno mengatakan, kecemburuan sosial ini bisa memicu instabilitas politik menjelang tahun politik 2023-2024 ini. Untuk itu, dia mendesak Sri Mulyani melakukan evaluasi menyeluruh kepada seluruh pegawainya agar kejadian hedonisme ini tidak terulang lagi.

"Saya kira, ini menjadi PR bagi Menkeu Sri Mulyani agar mengevaluasi secara menyeluruh kepada pegawainya agar tidak ada kejadian seperti ini terulang lagi,” tuturnya.

Hardjuno menilai, terbongkarnya kasus Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto, bisa juga berdampak pada kredibilitas Menkeu berada di titik nadir. Karena itu, Menkeu harus mengambil langkah tegas dan melakukan perubahan yang masif.

"Selama ini, Menkeu memang sukses membuat rakyat percaya. Tapi kasus pamer harta, harta yang tak wajar, dan bahkan angka jumlah pejabat pajak yang tidak lapor pajak, membuktikan sebaliknya. Yakni, kemenkeu ternyata tidak bisa dipercaya,” tegasnya.

Hardjuno juga mengusulkan pentingnya Revolusi Keuangan Negara. Hal ini penting agar sumber penerimaan negara dikelola tepat sasaran dan memberikan benefit bagi rakyat.

Apalagi, DJP dan DJBC memberi kontribusi lebih 70% dari total penerimaan APBN.

“Untuk menyelamatkan citra Kemenkeu, saya kira, perlu revolusi total di Kemenkeu. Sebab terbukti, banyak pejabat nakal di Kemenkeu yang belum melapor pajaknya,” pungkas Hardjuno.

Editor: Investor.id