Ketua KPK: Kasus Korupsi Terbanyak Landa Pemerintahan Daerah

JAKARTA, Investor.id -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatatkan kasus korupsi terbesar terjadi di pemerintah daerah. Sebanyak 54% kasus korupsi berasal dari pemerintah daerah, yaitu terdiri atas kasus korupsi di tingkat provinsi mencapai 13% dan tingkat kabupaten/kota mencapai 41%.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator MCP Tahun 2023, Selasa (21/03/2023). "54% kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu berada di pemerintah daerah," ujar Firli Bahuri.

Sedangkan statistik tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan tahun 2004-2022 ditambah per Januari 2023, sebanyak 310 tersangka korupsi merupakan eselon I, II, III dan IV. Kemudian di tingkat DPR dan DPRD sebanyak 343.

Ada pula 155 tersangka dengan jabatan walikota atau bupati dan wakil. Firli menyebut, tahun 2023 ini belum ada yang terkena operasi tangkap tangan. "Belum ada yang kena tangkap tangan, saya ngomong belum ada. Tapi surat perintah penyidikan sudah cukup banyak juga yang kita keluarkan," jelas Firli.

Ketua KPK ini juga berpesan kepada asosiasi DPR, provinsi, DPRD kabupaten dan kota untuk tidak lagi bermain poker. Apalagi sampai menggunakan dana APBN.

Sementara itu, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BPKP telah bersinergi untuk melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi yang terintegrasi. Caranya melalui perbaikan di delapan area intervensi melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detil dalam 63 sub indikator pada delapan area intervensi yang menjadi fokus di tahun 2023 ini. Kedelapan area tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.

Editor: Investor.id