Gelar Rapat TPPO, Jokowi Minta Satgas Percepat Penanganan TPPO

JAKARTA, Investor.id – Presiden Joko Widodo meminta Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk mempercepat langkah-langkah penanganan TPPO yang telah menelan ribuan korban Warga Negara Indonesia (WNI) dalam setahun terakhir.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar rapat membahas TPPO berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Rapat tersebut diikuti oleh Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menaker Ida Fauziyah, Wamenkumham Eddy Hiariej, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

“Presiden memerintahkan harus ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini,” kata Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas TPPO usai mengikuti rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Dia menceritakan, saat dirinya memimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pilar politik dan keamanan (polkam), semua negara ASEAN meminta Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan dalam TPPO. Dia menilai bahwa TPPO merupakan kejahatan lintas negara dan bekerja sangat rapi, sehingga perlu ada tindakan tegas dari negara.

“Kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpul-simpulnya, tapi terhambat oleh birokrasi mungkin juga oleh ‘per-backing-an’ dan sebagainya,” terangnya. 

Mahfud mengatakan bahwa presiden secara tegas telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang melancarkan TPPO seperti modus per-backing-an.

“Tadi pak presiden memerintahkan agar tidak ada backing-backingan bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing penegakan hukum adalah negara,” ujarnya. 

Dalam tiga tahun terakhir, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menangani kurang lebih 94.000 anak-anak Indonesia yang dideportasi dari Timur Tengah maupun Asia dan 90% yang dideportasi adalah mereka yang dulu berangkat secara tidak resmi atau unprosedural. BP2MI meyakini 90% dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.

Editor: Investor.id