Darurat Kasus Perdagangan Orang, Pemerintah Segera Ambil Langkah Khusus

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah khusus untuk menindaklanjuti masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Setelah melakukan restrukturisasi Satuan Tugas (Satgas) TPPO, pemerintah akan melakukan rapat koordinasi pada pekan ini.

“Itu kami akan segera lakukan dalam minggu ini, kami akan rapat untuk koordinasi,” kata Mahfud di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).

Restrukturisasi satgas TPPO salah satunya mencangkup perombakan struktur Ketua Harian Satgas TPPO dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati menjadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tindak lanjut dari Satgas TPPO adalah melakukan langkah khusus sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Langkah tersebut, kata Mahfud, akan mulai dieksekusi bulan ini.

“Kami akan koordinasi untuk melakukan langkah langkah khusus yang diminta oleh presiden agar dilaporkan perkembangannya pada akhir Juni,” jelas Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menggelar rapat internal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023), untuk membahas kasus perdagangan orang. Jokowi memerintahkan agar Satuan Tugas (Satgas) TPPO melakukan restrukturisasi untuk mempercepat langkah-langkah penanganan kasus perdagangan orang yang telah menelan ribuan korban Warga Negara Indonesia (WNI).

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan bahwa presiden secara tegas telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang melancarkan TPPO seperti modus per-backing-an. “Pak presiden memerintahkan agar tidak ada backing-backingan bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing penegakan hukum adalah negara,” ujarnya.

Editor: Jauhari Mahardhika