Hakim Arsul Sani Ikut Tangani Sengketa PHPU Pileg 2024, Kecuali Terkait PPP

JAKARTA, investor.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani dipastikan tidak akan ikut serta dalam menangani sengketa perselsihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, Arsul dapat terlibat untuk PHPU legislatif lain yang akan disidangkan dalam betuk panel.

Hal ini disampaikan Juru Bicara MK hakim Enny Nurbaningsih saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/03/24).

"Yang Mulia Pak arsul tidak ikut menangani perkara PPP. Selain PPP, beliau menjalankan fungsinya sebagaimana lazimnya," ujar Enny kepada wartawan, Senin (25/3/2024).

Dalam menangani perkara PHPU Pileg 2024, kata Enny, akan dibagi dalam tiga panel hakim. Setiap panel terdiri dari tiga hakim MK, dan masing-masing panel dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan hakim MK Arief Hidayat. Arsul Sani akan masuk dalam salah satu panel tersebut, dan tidak menangani sengketa yang berkaitan dengan PPP.

"Mengingat panel hakim pileg terbagi 3, yang isinya 3 hakim. Kalau ada panel yang kurang dari 3 orang hakim, tidak bisa bersidang. Sementara sidang pileg dibatasi waktu," tandas Enny.

Menurut Enny, dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2024, Arsul Sani bisa menggunakan hak ingkarnya. Pasalnya, PPP merupakan salah satu partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menjadi salah satu pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

"Untuk pilpres bisa gunakan hak ingkarnya," pungkas Enny.

Diketahui, Arsul Sani resmi menjadi hakim konstitusi atau MK sejak 18 Januari 2024, menggantikan Wahiduddin Adams yang menjalani masa purna tugas karena sudah memasuki usia pensiun 70 tahun. Arsul Sani merupakan salah satu hakim yang diajukan oleh DPR. Sebelum menjadi hakim MK, Arsul Sani merupakan wakil ketua umum PPP dan anggota Komisi III DPR

Editor: Maswin