Jakarta Disulap Jadi Pusat Dagang Dunia, Tiap Kelurahan Dapat Jatah 5% APBD

JAKARTA, investor.id – Jakarta tak lagi menyandang status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), kini berganti menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Penetapan ini dalam rangka mendukung transisi menuju pemerintahan yang berpusat di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengatakan, setelah pusat pemerintahan beralih ke IKN, Jakarta akan fokus dikembangkan sebagai pusat perdagangan global.

Maka, kata dia, pemerintah akan memperluas ruang bagi Jakarta untuk tumbuh, demi mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Saran dari kawan-kawan DPR untuk menjaga pemerataan, kita sepakat akhirnya minimal 5% dana APBD wajib disalurkan sampai ke kelurahan,” ungkap Suhajar, dalam diskusi 'UU DKJ: Masa Depan Jakarta Pasca Ibu Kota' yang dipantau secara virtual, Selasa (22/4/2024).

Menurutnya, penetapan ini merupakan bagian penting dari kesepakatan pemerintah dan DPR terhadap Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) untuk memberi ruang dan akses yang lebih besar bagi Jakarta untuk mengembangkan dirinya.

Adapun kebijakan minimal 5% APBD yang diperuntukkan untuk kelurahan ini dibagi berdasarkan beban kerja dan wilayah administratif kelurahan yang wajib digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, Suhajar menjelaskan alasan Jakarta akan dikembangkan sebagai pusat perdagangan global adalah karena kini kota metropolitan ini telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setidaknya, 17% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbangkan Jakarta.

“Nah dari jendela dunia, dari manapun negara-negara lain akan datang ke Indonesia, maka Jakarta menjadi pintu masuk utamanya, karena itu peluang ini menjadi bagian penting untuk Jakarta membangun provinsinya,” tanda Suhajar.

Editor: Prisma Ardianto