Indeks HAM Turun, Setara Institute Rekomendasikan Sejumlah Hal untuk Prabowo

JAKARTA, investor.id - Setara Institute mengungkap indeks HAM 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun lalu. Indeks HAM tahun ini 2,9 atau turun 0,1 dibandingkan tahun 2023. Karena itu, Setara Institute menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan mengatakan, penurunan indeks HAM terjadi di aspek hak sipil dan politik. Dimana tahun ini memperoleh 2,9 atau turun 0,1 dibanding tahun 2023.

"Penilaian dilakukan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM yang paling buruk, dan angka 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang paling baik," kata Halili dalam konferensi pers indeks HAM pada Selasa (10/12/2024).

Sementara aspek sosial ekonomi dan budaya, kata Halili, indeks HAM tak mengalami kenaikan ketimbang 2023, yakni sebesar 3,3 poin.

"Harapan bergantung kepada pemerintahan Presiden Prabowo untuk berkomitmen dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya.

Setara Institute pun memberikan sejumlah rekomendasi ke Presiden Prabowo terkait menurunnya indeks HAM tersebut. 

Rekomendasi pertama, meminta Presiden Prabowo segera mengesahkan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Presiden Prabowo Subianto mengadopsi dan memastikan tata kelola pemerintahan yang inklusif sebagai basis dalam penerbitan regulasi dan kebijakan dalam pengelolaan keberagaman," ungkapnya.

Selain itu, Setara Institute juga meminta Presiden Prabowo terus menjamin kebebasan pers guna menciptakan iklim yang baik bagi demokrasi.

"Termasuk dan terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi," kata dia.

Kemudian, Presiden Prabowo juga diminta memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM.

"Sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis," kata dia.

Editor: Maswin