Fraksi Gerindra akan Kawal Revisi UU Pemilu, Akomodir Putusan MK

JAKARTA, investor.id - Ketua Fraksi Gerindra di DPR, G. Budisatrio Djiwandono menegaskan, partai Gerindra menghormati dan siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Menurut Budisatrio, putusan MK tersebut menjadi acuan Fraksi Partai Gerindra dalam membahas revisi UU Pemilu mendatang.

"Kami menghormati dan siap mematuhi keputusan MK. Segera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu," ujar Budisatrio kepada wartawan, Jumat (3/1/2025).

Menurut Budisatrio, Fraksi Partai Gerindra berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi. Karena itu, pihaknya ingin memastikan agar Fraksi Gerindra menjunjung putusan MK sebagai bagian dari amanat demokrasi.

"Kami sadar sepenuhnya bahwa keputusan MK bersifat mengikat, dan putusan ini adalah bagian dari pilar demokrasi yang harus kita jaga," tandas Budisatrio.

Budisatrio mengatakan, Fraksi Gerindra akan mengkawal revisi UU Pemilu dengan mengakomodir putusan MK termasuk putusan penghapusan presidential threshold.

"Masih ada sejumlah tahapan yang harus dilewati sebelum putusan ini diresmikan sebagai produk revisi UU. Maka dari itu, Fraksi Gerindra akan terus mengkawal prosesnya, agar penerapan putusan bisa berjalan efektif dan selaras dengan amanat dalam putusan MK," pungkas Budisatrio.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Editor: Maswin