Kejagung Ungkap Peran Mantan Ketua PN Surabaya dalam Vonis Bebas Ronald Tannur

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Kejagung mengungkap peran Rudi dalam mengatur perkara tersebut.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan, Rudi berperan menentukan siapa hakim yang menyidangkan Tannur hingga dipilihlah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. 

Qohar mengungkapkan, penentuan hakim tersebut terjadi seusai Rudi bertemu dengan kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat pada (4/3/2024) lalu.

"Tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya," kata Qohar kepada wartawan Rabu (15/1/2025).

"Di dalam pertemuan tersebut, LR meminta dan memastikan nama hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur adalah ED, M, dan H," imbuhnya.

Seusai menentukan hakim, kata Qohar, Rudi juga memilih Erintuah Damanik agar ditetapkan sebagai hakim ketua dalam persidangan tersebut. 

"RS mengatakan kepada terdakwa Erintuah Damanik sambil menepuk pundaknya untuk berkata 'Lae, ada saya tunjuk Lae sebagai Ketua Majelis, anggotanya Mangapul dan Heru atas permintaan Lisa,'" ucap Qohar.

Erintuah Damanik setuju hingga menerima uang dari Lisa Rahmat bersama dua hakim lain yakni Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Rudi juga kebagian uang dari Lisa Rahmat. Total, dia menerima SGD 63.000 atau setara Rp752.991.750 sebelum ia pindah ke PN Jakarta Pusat. 

Atas perbuatannya, Rudi dijerat dengan Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 Ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Maswin