Masih Pelajari Laporan MAKI, Kejagung: Pidana Korupsi atau Pemalsuan?

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait polemik pagar laut di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Kejagung akan mempelajari dan menelaah laporan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, pihaknya bakal mendalami laporan tersebut. Apakah masuk ranah tindak pidana korupsi atau pemalsuan sertifikat.

Menurut Harli, apabila dari telaah laporan tersebut menemukan ada indikasi tindak pidana korupsi, hal tersebut menjadi kewenangan Kejagung untuk mengusut persoalan ini.

"Kalau misalnya terindikasi ada tindak pidana korupsi katakanlah dalam penerbitannya dan seterusnya ada suap gratifikasi, nah tentu ini menjadi kewenangan kami," ujarnya kepada wartawan Jumat (31/1/2025).

Namun apabila laporan tersebut terkait pemalsuan sertifikat, Kejagung akan melimpahkan laporan tersebut ke Kementerian terkait.

"Misalnya pemalsuan dan seterusnya, nah ini kan menjadi kewenangan lembaga lain," katanya.

Karena itu, Kejagung akan mempelajari laporan MAKI tersebut dan bakal menyampaikan ke publik apabila sudah melakukan penyelidikan.

"Jadi sebenarnya kami belum bisa menyampaikan lebih jauh, tentu update-nya nanti akan kami sampaikan," ungkap dia.

Editor: Maswin