Komisi XII DPR Cecar Direksi Pertamina Patra Niaga Soal Heboh Pertamax

JAKARTA, investor.id - Sejumlah anggota Komisi XII DPR mencecar Pertamina Patra Niaga soal isu praktik oplos Pertalite menjadi Pertamax, dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. Komisi XII DPR khawatir isu oplos BBM ini bisa membuat kepercayaan publik terhadap Pertamina menurun.

Para anggota Komisi XII DPR pun meminta penjelasan dari Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra soal dugaan praktik oplos BBM tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi meminta Plt Dirut Pertamina Patra Niaga  menjelaskan ke publik soal dugaan oplos BBM sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Komisi XII DPR, kata dia, mendukung proses hukum dari kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dibongkar Kejaksaan Agung.

"Jangan sampai trust publik (turun) atas kasus hukum yang sedang berproses silahkan saja, kami sangat mendukung penegakan hukum silakan. Tapi, kami ingin publik juga harus tahu bagaimana penentuan RON itu," ujar Bambang.

Menurut Bambang, jika pemalsuan RON itu benar terjadi, maka akan berdampak pada masalah mesin kendaraan.

"Makanya, mungkin dalam waktu yang tidak lama kami akan undang industri-industri mobil. Gaikindo, Astra kaya gitu, kita ingin mendapat penjelasan apakah selama ini pernah ada kendala-kendala di kendaraan tersebut adanya korosi atau sejenisnya ya kan. Sehingga, tidak menjadi satu isu yang liar di masyarakat gitu," jelas Politisi Gerindra tersebut.

Sementara, Anggota Komisi XII DPR F-Golkar Dewi Yustisiana, menyinggung kekhawatiran masyarakat terhadap isu oplos Pertalite menjadi Pertamax. Dewi pun mempertanyakan bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat.

"Bagaimana para pemilik badan usaha SPBU di dalam memastikan dan menjamin semua jenis BBM di SPBU-nya itu sesuai dengan kualitas yang dijanjikan," ungkap Dewi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi XII DPR RI F-PKB Ratna Juwita Sari. Dia juga mempertanyakan pihak yang memiliki kewenangan menentukan RON BBM.

"Sebenernya yang berwenang menentukan RON itu siapa? Bagaimana evaluasinya? Jadi per berapa bulan? Per berapa tahun? Supaya publik clear bahwa standar yang dimiliki SPBU yang ada di Indonesia sama," pungkas Ratna.

Editor: Maswin