Pengamat Ingatkan Kejagung Fokus Penyidikan Korupsi, Bukan Perdebatan Soal Blending

YOGYAKARTA, investor.id – Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi, MBA, menegaskan, fokus utama mega korupsi di tubuh Pertamina adalah modus markup impor minyak mentah, impor BBM, serta pengapalan impor tersebut sebagai bentuk perampokan terhadap negara.

Fahmi mengingatakan, agar publik tidak terseret pada perdebatan soal blending. Sebab kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun per tahun, selama lima tahun hampir mencapai 1.000 triliun.

Menurutnya, perdebatan yang terjadi antara Kejaksaan Agung dan Pertamina mengenai blending justru dapat berdampak negatif terhadap pasar BBM dalam negeri.

Hal ini berpotensi mendorong migrasi konsumen Pertamax dari SPBU Pertamina ke SPBU asing, serta peralihan dari penggunaan Pertamax (BBM non-subsidi) ke Pertalite (BBM subsidi).

"Kalau migrasi konsumen ini meluas, tidak hanya merugikan Pertamina, juga akan terjadi pembengkakan beban APBN untuk subsidi BBM. Pertamina harus segera menghentikan penyangkalan terhadap temuan Kejaksaan Agung yang justru kontra-produktif," ujar Fahmy dalam keterangan resmi, Senin (3/3/2025).

Fahmy menegaskan, Kejaksaan Agung harus tetap fokus pada penyelidikan dugaan mega korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023.

Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, serta beberapa direktur utama dan komisaris perusahaan swasta.

Selain itu, Fahmy menekankan pentingnya pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terlibat dalam jaringan mafia migas, baik di internal Pertamina maupun di kementerian terkait. Ia juga menyoroti kuatnya dukungan bagi mafia migas yang membuat pemberantasan praktik korupsi semakin sulit.  

"Saat menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina, yang ditengarai sebagai sarang mafia migas lantaran backing-nya sangat kuat," ungkapnya.

Fahmy mengakui bahwa mengungkap siapa saja yang menjadi backing mafia migas bukanlah hal mudah. Namun, ia menilai bahwa rentang waktu mega korupsi yang berlangsung dari 2018 hingga 2023, tetapi baru terungkap pada awal 2025, bisa menjadi petunjuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri keberadaan jaringan tersebut.

"Seolah selama 2018-2023 mega korupsi tidak tersentuh sama sekali karena kesaktian backing dan tidak sakti lagi sejak awal 2025. Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat backing-nya, mega korupsi Pertamina pasti terulang lagi," tandasnya.

Editor: Maswin