Pemerintah Rampungkan Kebijakan THR untuk Ojek Online

JAKARTA, investor.id – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang melakukan finalisasi penggodokan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan untuk ojek online (ojol). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyusunan kebijakan ini dilakukan berdasarkan meaningfull participation melalui masukan dari pengusaha platform digital dan pengemudi ojek online.

“Kami sedang finalisasi THR ojek online ini adalah sebuah inisiatif baru. Jadi kami ingin memastikan meaningful participation itu terjadi. Kami selalu mengutamakan dialog,” papar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemenaker pada Rabu (5/3/2025).

Pihaknya, kata Menaker, sudah menemui perwakilan dari pengusaha platform digital dan perwakilan ojek online agar bisa mengakomodasi aspirasi seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Itu adalah hasil dari sebuah musyawarah, dari suatu proses musyawarah, dari kita hadir dengan pengusaha atau aplikatornya dan juga dengan pengemudi online-nya. Ini yang kita harapkan. Saya optimis, tidak lama lagi itu kita akan selesai,” terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pencairan THR akan dicairkan tepat waktu bagi pekerja swasta paling lambat satu minggu sebelum Lebaran dan Aparatur Sipil Negara (ASN) paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

“Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025,” pungkasnya.

Editor: Grace El Dora