Bima Arya Minta Kepala Daerah dan Aparat Keamanan Tegas terhadap Ormas Melanggar Hukum

JAKARTA, investor.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah dan aparat kepolisian di Indonesia bertindak tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melanggar hukum. Bima menyampaikan hal tersebut lantaran banyak menerima laporan terkait ormas yang mengganggu investasi. 

"Kami sudah meminta agar Kepala Daerah itu betul-betul bersikap tegas," ujar Bima kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Selasa (6/5/2025).

Bima belum membicarakan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Menurutnya, dalam UU tersebut sudah diatur tentang kewenangan ormas di tengah masyarakat.

"Undang-Undang Ormas ini sudah cukup untuk menjadi landasan bagi pembinaan, pemberdayaan maupun penindakan," katanya.

Kendati demikian, dia tak menampik perlu adanya penguatan untuk menegaskan keberadaan ormas yang tak melanggar hukum. 

Karena itu, dia meminta kepala daerah dan aparat keamanan (TNI-Polri) agar lebih tegas terhadap ormas aga tidak melanggar hukum.

"Kami meminta Kepala Daerah berkoordinasi dengan Forkopimda, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Ibu Kajari semua untuk memasihkan langkah-langkah hukum, tidak ada pembiaran bagi ormas-ormas yang melanggar hukum," katanya.

Editor: Maswin