Menkum Supratman segera Koordinasi Soal Penempatan TNI di Kejaksaan

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan TNI. Koordinasi ini terkait kebijakan TNI mengamankan kantor-kantor kejaksaaan di seluruh Indonesia yang belakangan mendapat sorotan publik. 

Menurut Supratman, koordinasi antara lembaga penting, meskipun dirinya menyadari bahwa hal tersebut bukan tugas dan fungsi Kementerian Hukum untuk menyelesaikan polemik tersebut.

"Nanti kami akan mencoba menyampaikan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Karena memang bukan tugas fungsi Kementerian Hukum yang terkait dengan hal tersebut," ujar Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Supratman menegaskan sinergitas TNI dan Polri perlu dilakukan dalam kebijakan pengamanan kantor kejaksaan tersebut. Menurut dia, tujuan utama kebijakan tersebut untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jaksa dalam menjalankan tugasnya.

"Saya yakin dan percaya sinergitas antara Polri dan TNI itu harus semakin kuat. Dan juga menyangkut soal untuk menjaga keamanan dan lain-lain sebagainya itu saya rasa tusinya (tugas dan fungsi) sudah jelas ya," tandas dia.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar meminta publik tidak perlu khawatir dengan kebijakan pengerahan pasukan TNI untuk pengamanan kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari) di seluruh Indonesia. 

Harli menekankan, pengamanan kejaksaan oleh TNI tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihaknya. Pengamanan oleh TNI juga hanya bersifat fisik seperti aset gedung dan sebagainya. Proses penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan dipastikan akan tetap independen.

"Sedangkan terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas fungsinya tentu kami melakukan itu secara independen. Jadi, jangan ada kekhawatiran bahwa dengan adanya TNI lalu akan ada intervensi," tandas Harli.

Editor: Maswin