DPR Minta TNI Jaga Kantor Kejaksaan Bersifat Sementara, Tergantung Situasi Saja

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta TNI tak selamanya menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, artinya penjagaan tersebut hanya bersifat sementara saja. Selain itu dia pun meminta TNI tak boleh masuk dalam ranah hukum yang sedang ditangani kejaksaan.

Pernyataan politikus PDIP tersebut dia sampaikan saat menanggapi pengerahan personel TNI yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Nomor 4 Tahun 2023 Kejagung, dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI. 

"Penugasan ini harus bersifat temporer, artinya hanya berlaku dalam situasi khusus . Kalau situasi sudah normal, TNI harus kembali ke fungsi utamanya," katanya saat dihubungi Jumat (16/5/2025).

Selain itu, TB Hasanuddin juga berpandangan bahwa tugas TNI dalam Mou tersebut hanya mengamankan dan tak boleh masuk dalam penegakan hukum yang ditangani Kejagung.

"TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum, karena itu bukan tugas dan fungsinya," kata dia.

Di sisi lain, TB Hasanuddin juga menyoroti diskresi atau keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto terkait pengamanan tersebut. Dia mengingatkan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

TB Hasanudin lalu menyinggung Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang mengatur pengamanan kejaksaan oleh TNI yang belum rampung. 

Sementara aturan yang ada saat ini hanya menyebutkan bahwa pengamanan terhadap kejaksaan itu menjadi tanggung jawab Kepolisian. Aturan yang dimaksud yakni Pasal 30 C huruf c  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

"Saya menilai wajar saja Presiden menggunakan kewenangan diskresinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945," ungkapnya.

Editor: Maswin