Pakar UGM Sebut Nikel Jadi Senjata Tawar Ekspor Indonesia di Tengah Tarif Trump

YOGYAKARTA, investor.id – Pakar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan nikel bisa jadi senjata tawar ekspor Indonesia di tengah penerapan tarif Trump. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat (AS) telah menetapkan tarif dagang tinggi terhadap 10 negara termasuk Indonesia. Kebijakan ini berupa tarif resiprokal sebesar 32%, meski belum diberlakukan karena masih dalam masa penundaan selama 90 hari terhitung sejak 9 April 2025.

Sebagai perbandingan, China baru saja sukses merundingkan penurunan bea masuk produk mereka dari 145% menjadi 30% setelah negosiasi dengan pemerintah AS. Situasi ini memunculkan harapan Indonesia juga memiliki ruang untuk negosiasi.

Guru Besar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM Mailinda Eka Yuniza menilai posisi Indonesia dalam negosiasi cukup strategis, terutama karena kekayaan sumber daya mineralnya. “Pada dasarnya hal ini memperkuat akses Amerika terhadap sumber daya tersebut dan membuat ketersediaan globalnya menjadi semakin strategis,” katanya, Senin (19/5/2025).

Mailinda menjelaskan, pemerintah AS kini mencabut bea masuk atas sejumlah mineral penting yang dibutuhkan untuk industri teknologi dan pertahanan. Negara-negara penghasil mineral pun kini memiliki daya tawar lebih besar. Ia mencontohkan langkah pemerintah China yang menghentikan ekspor berbagai mineral penting dan berdampak besar bagi pasokan global. Menurutnya, Indonesia yang memiliki 34% cadangan nikel dunia dapat menempuh langkah serupa.

“Kekuatan dari tawar ini bukanlah sekadar teori. Baik pembatasan dari China maupun Indonesia disebut sebagai hambatan non-tarif dalam National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers terbaru dari United States Trade Representative,” paparnya.

Di sisi lain, Mailinda juga menilai Indonesia berada dalam dilema antara memanfaatkan kekuatan jangka pendek atau melanjutkan agenda industrialisasi jangka panjang.

“Sebagai negara berkembang, Indonesia mungkin tidak sanggup menanggung dampak finansial dari tarif berkepanjangan,” ujarnya. Ia menyebutkan, sejauh ini pemerintah cenderung memilih pendekatan kooperatif dengan memberikan beberapa konsesi seperti menurunkan kuota impor dan melonggarkan aturan kandungan lokal untuk produk elektronik dari AS.

“Saya kira ini langkah-langkah yang jelas bertujuan mengakhiri konflik dagang dengan cepat,” kata dia. Meski demikian, Mailinda mengingatkan kebijakan perdagangan bebas dengan AS dapat mengganggu kebijakan hilirisasi mineral yang ditegakkan sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diberlakukan. Investasi besar telah digelontorkan untuk pengolahan dalam negeri, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Danantara.

“Membalikkan arah saat ini akan menyia-nyiakan upaya dan investasi selama bertahun-tahun,” kata Mailinda.

Salah satu opsi negosiasi yang mungkin ditempuh adalah mengaktifkan kembali Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Namun, Mailinda menilai kesepakatan baru ini berpotensi membuka tuntutan AS untuk akses lebih besar terhadap mineral Indonesia. “Tanda-tanda hal ini sudah terlihat dalam pembicaraan perdagangan terbaru, di mana Indonesia menunjukkan kesediaan untuk memperdalam kerja sama dalam rantai pasokan mineral penting meskipun cakupan dan mekanismenya masih belum jelas,” sebutnya.

Lebih lanjut, Mailinda menggarisbawahi regulasi domestik Indonesia masih melarang ekspor bijih mineral mentah. Karena itu, perjanjian yang membuka akses lebih luas bagi AS kemungkinan memerlukan revisi besar terhadap kebijakan dan hukum nasional. “Jika AS menekan untuk liberalisasi pasar secara luas di sektor ini, Indonesia perlu melakukan perubahan struktural kebijakan yang lebih dari sekadar komitmen diplomatik,” tukasnya.

“Jika tren ini berlanjut, dunia bisa bergerak semakin jauh dari kerja sama global dan menuju sistem di mana hanya kelompok-kelompok negara tertentu yang bekerja sama,” tambah dia.

Editor: Grace El Dora