KPK Periksa Staf Ahli Menaker Terkait Kasus Suap Penempatan TKA

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa staf ahli Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Haryanto dan 3 eks pejabat Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait dugaan suap dan pemerasan pengurusan penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Kemenaker.

"Nanti kami sampaikan pemeriksaan kepada empat orang tersebut. Yang pertama, status pemeriksaannya adalah yang bersangkutan sebagai saksi. Untuk materi pemeriksaan nanti kami update," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025). 

Sebelumnya, Staf ahli bidang Hubungan Internasional Menaker, Haryanto (H) memilih irit bicara setelah diperiksa KPK. Haryanto tiba di gedung Merah Putih KPK, Kuningan pada Pukul 08.47 WIB dan keluar dari gedung KPK pada Pukul 18.21 WIB atau diperiksa kurang lebih 10 jam.

"Tanya penyidik aja," kata Haryanto saat dicecar wartawan soal statusnya apa sudah tersangka atau tidak gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025).

Sebelum menjadi staf ahli Menaker, Hariyanto menjabat sebagai Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 dan menjadi Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) periode 2019-2024.

Haryanto juga tidak menjawab awak media ketika ditanya apakah akan mengundurkan diri dari staf ahli menteri setelah diduga terlibat dalam kasus korupsi pengurusan penempatan TKA. Termasuk, Haryanto bungkam soal besar duit yang diduga diterimanya kasus pengurusan TKA tersebut.

Selain Haryanto, KPK juga hari ini memeriksa sejumlah pejabat di Kemenaker, yakni Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Binapenta & PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023, Suhartono (S); Direktur PPTKA Kemenaker periode 2017-2019 Wisnu Pramono; dan Direktur PPTKA Kemenaker periode 2024-2025, Devi Angraeni.

Diketahui, kasus dugaan korupsi pengurusan penempatan TKA ini terjadi pada periode 2020-2023. KPK baru mulai melakukan penyelidikan atas kasus ini pada Juni 2024 berdasarkan laporan dari masyarakat.

Pada bulan Mei 2025, KPK telah menetapkan 8 orang tersangka atas kasus ini. Hingga saat ini, KPK belum mengekspos nama-nama, identitas serta peran para tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Dalam waktu 3 hari, sejak Selasa (20 Mei 2025) hingga Kamis (22/5/2025), KPK telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi termasuk kantor Kemenaker Jakarta dan menyita 8 kendaraan roda empat dan 1 kendaraan roda dua.

Editor: Maswin