Kejagung tengah Usut Proyek Digitalisasi di Kemendikbudristek 2019-2023

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, Kejagung telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada kasus ini. Kejagung mengendus dugaan persekongkolan jahat di balik proyek tersebut.

"Diduga ada persekongkolan atau permufakatan jahat dari berbagai pihak dengan cara apa, mengarahkan kepada tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK, ini terkait dengan teknologi pendidikan," ujar Harli di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Harli menjelaskan, Kejagung menduga ada arahan supaya dalam proyek ini menggunakan laptop berbasis operating system chromebook. Padahal, langkah ini tak sesuai dengan kebutuhan, bahkan disimpulkan tidak efektif untuk dijalankan.

"Padahal itu dilakukan bukan menjadi kebutuhan pada saat itu, kenapa? Karena sesungguhnya kalau tidak salah di tahun 2019 sudah dilakukan uji coba terhadap penerapan chromebook itu terhadap seribu unit itu tidak efektif," ungkap Harli.

Diungkapkan Harli, langkah itu dinilai tak efektif mengingat pengoperasian chromebook membutuhkan internet. Sedangkan infrastruktur internet di Indonesia belum sepenuhnya merata hingga ke daerah-daerah. 

"Diduga bahwa ada persekongkolan di situ karena di tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan uji coba, sesungguhnya penggunaan chromebook itu kurang tepat," ucap Harli.

Ditambah lagi, Harli membeberkan anggaran terkait proyek ini mencapai sekitar Rp 9,9 triliun. Untuk itu, Kejagung tengah mendalami lebih lanjut proyek tersebut.

"Dari sisi anggaran, diketahui ada Rp 9,9 triliun lebih, jadi hampir Rp 10 triliun yang terdiri dari Rp 3,582 triliun itu terkait dengan dana di satuan pendidikan dan sekitar Rp 6,399 triliun itu melalui dana alokasi khusus atau DAK," pungkasnya.

Editor: Maswin