Keputusan Kemendagri Soal Status 4 Pulau Bagian Pemutakhiran Data Nasional

JAKARTA, investor.id - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memberikan penjelasan terkait keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai status empat pulau yang sempat menjadi sorotan publik.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data kode wilayah dan batas wilayah secara nasional, bukan hanya terbatas pada wilayah Sumatera atau Aceh.

“Yang terjadi sebenarnya adalah pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah dan batas seluruh wilayah di Indonesia,” kata Bima Arya dalam keterangan resminya, di kantor Kemendagri Senin (16/06/2025).

Bima menjelaskan, Menteri Dalam Negeri tidak hanya menandatangani dokumen untuk empat pulau atau dua provinsi saja, melainkan seluruh wilayah Indonesia. Total terdapat lebih dari 4.000 lampiran keputusan yang ditandatangani dalam proses ini.

“Jadi, sekali lagi, keputusan menteri ini bukan hanya terkait empat pulau atau hanya dua provinsi saja, tapi ini adalah pemutakhiran data seluruh Indonesia. Lampirannya tadi ada 4.000 halaman lebih,” ujarnya.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian administratif dan pembaruan informasi wilayah yang berlaku secara nasional. 

Sebelumnya, sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Kemendagri terkait status beberapa pulau di wilayah Aceh dan Sumatera.

Penjelasan ini diharapkan dapat meredam kesalahpahaman dan memastikan transparansi dalam proses administrasi kewilayahan nasional.

Editor: Maswin