Kejagung Sita Uang Rp 11,8 Triliun dari Terdakwa Kasus Korupsi Ekspor CPO

JAKARTA, investor.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sebesar Rp11,8 triliun lebih dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari Korporasi Wilmar Group. Uang tersebut disita dari 5 terdakwa korporasi tersebut.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Sutikno mengatakan, uang tersebut disita dari lima terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group, dalam perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya.  

Kelima terdakwa korporasi meliputi PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia

Sutikno menyampaikan, para terdakwa korporasi tersebut masing-masing didakwa melanggar pasal 2 Ayat 1 dan pasal 3 juncto pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

Hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus terdakwa korporasi tersebut dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Karena itu, Kejagung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). 

"Sehingga, penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi," tutur Sutikno di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Dia menerangkan, berdasarkan penghitungan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara ilegal game dan kerugian perekonomian negara seluruhnya sebesar Rp 11.880.351.802.619.

"Dengan rincian, pertama PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp 3.997.042.917.832,42, PT Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp 39.756.429.960.94, PT Sinar Alam Permai sebesar Rp 483.961.045.417.33, PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp 57.303.038.077.64, PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp 7.302.288.371.326.78," jelasnya. 

Dia mengungkap, dalam perkembangannya kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat lalu mengembalikan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan total seluruhnya sebesar Rp 11.880.351.802.619.

Uang tersebut sekarang disimpan Kejagung di rekening penampungan lain di RPR Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri.

"Pada jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penetapan dari Ketua PN Jakpus. Penyitaan dilakukan pada tingkat penyidikan dengan mendasarkan ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHAP tuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi," katanya.

Editor: Maswin