Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, DPR Buka Opsi Bentuk Pansus 

JAKARTA, investor.id - Ketua DPR, Puan Maharani mengungkap kemungkinan membentuk panitia khusus (Pansus) guna mengevaluasi pelaksanaan haji 2025. Hal ini akan dilakukan bila ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025.

Puan awalnya menanggapi nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi menyangkut dinamika penyelenggaraan haji 2025. Ada lima nota yang disampaikan, di antaranya ketidaksesuaian data jemaah antara E-Haj, Siskohat, dan manifest penerbangan. 

Nota tersbut pun menyampaikan soal perbedaan syarikah, kesehatan jemaah lansia risiko tinggi hingga pembayaran Dam jemaah haji Tamattu.

Puan menjelaskan, persoalan yang disinggung Arab Saudi dalam nota diplomatik tersebut sudah diselesaikan pemerintah.

"Lima poin nota tersebut itu sudah lama, sudah diselesaikan oleh Pemerintah, jadi saat pelaksanaan haji sekarang itu sebenarnya semuanya sudah selesai," kata Puan kepada wartawan Selasa (24/6/2025).

Kendati sudah diselesaikan, kata Puan, masih ada sejumlah catatan terkait penyelenggaraan haji yang harus dibenahi.  Ketua DPP PDIP tersebut menilai evaluasi perlu dilakukan agar persoalan yang muncul di penyelenggaraan haji 2025 tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. 

"Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lagi," tutur dia.

Puan menyebut, Komisi VIII bakal segera menggelar rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2025 bersama pemerintah dan pimpinan DPR RI yang turut terlibat dalam Tim Pengawas (Timwas) I Haji DPR di Arab Saudi.

"Hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan, kebetulan ketiga pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini. Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII," ungkap Puan. 

Apabila ditemukan banyak masalah dalam penyelenggaraan haji 2025, maka DPR dimungkinkan membentuk pansus guna menginvestigasi hal tersebut.

"Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR, sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," katanya.

Editor: Maswin