Strategi Belanja Pelayanan Kesehatan Kunci Keberhasilan Program JKN

NUSA DUA, investor.id – BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penguatan strategi pembiayaan dan pengembangan layanan kesehatan jangka panjang yang berkelanjutan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa keberhasilan Program JKN yang telah menjangkau lebih dari 280 juta penduduk Indonesia menjadi bukti kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Namun, keberhasilan ini juga diiringi dengan tantangan pembiayaan yang memerlukan langkah strategis agar program tetap berjalan optimal dalam jangka panjang.

Ghufron menyebut, saat ini BPJS Kesehatan tengah menyusun strategi belanja pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien melalui penguatan sistem rujukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan peserta JKN mendapatkan layanan yang tepat di fasilitas kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan medisnya, sehingga pemanfaatan layanan menjadi lebih optimal dan biaya pelayanan dapat terkendali.

“Tingginya permintaan layanan kesehatan dengan kualitas yang terus meningkat mendorong kami untuk terus berinovasi dan menjaga stabilitas Dana Jaminan Sosial,” ujar Ghufron dalam kegiatan Pre-Congress International Health Economics Association (IHEA) World Congress on Health Economic, yang rutin diselenggarakan oleh IHEA, Minggu (20/7/2025).

Ghufron menyebut, meningkatnya klaim layanan kesehatan menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN. Untuk menjaga keberlanjutan Dana Jaminan Sosial (DJS) di tengah tren kenaikan klaim ini, diperlukan inovasi strategis agar dana yang dikelola dalam Program JKN tetap sehat.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh cakupan kepesertaan semata, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam memastikan kualitas layanan tetap prima dan akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Ghufron.

Dalam kegiatan pertemuan yang digagas oleh International Health Economics Association (IHEA), BPJS Kesehatan juga berdiskusi dan bertukar pengalaman dengan perwakilan dari berbagai negara, termasuk Thailand dan Korea Selatan, untuk mengkaji strategi pembiayaan jaminan kesehatan dan pengembangan layanan perawatan jangka panjang (long term care).

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby menjelaskan bahwa inovasi di bidang pembiayaan perlu dilakukan sebagai langkah untuk mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang sesuai dengan pemanfaatannya, khususnya pada layanan berbiaya tinggi, terencana, hingga pemanfaatan berlebih. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan Program JKN dan kualitas pelayanan tetap terjaga.

“Ke depan, keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada seberapa besar cakupan kepesertaan, tetapi juga pada kemampuan kita menjaga keberlanjutan finansial, meningkatkan kualitas layanan, serta menjamin akses yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Mahlil.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh delegasi luar negeri, Mahlil optimis bahwa BPJS Kesehatan bisa menjadi referensi bagi negara-negara lain dalam menerapkan pengelolaan pembiayaan sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk di dalamnya long term care. Ia meyakini, kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang selaras dengan kondisi di Indonesia.

“Kami berupaya agar strategi pembiayaan yang diterapkan dapat menjamin kesinambungan program dan menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta,” pungkas Mahlil.

Turut hadir dalam panel diskusi Specialist at Plan dan Budget Division of National Health Security Office (NHSO) Thailand Piyanart Luangwilaiwan dan Deputi Director National Health Insurance Service (NHIS) Republic of Korea Hyunjin Cho.

Editor: Yurike Metriani