Jaga Kedaulatan Digital, Ketua Komisi XI DPR Sayangkan Pertukaran Data dengan AS

JAKARTA, investor.id - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan soal kedaulatan digital sebagai hal yang penting bagi suatu negara. Hal ini merespons kesepakatan transfer data pribadi RI ke Amerika Serikat (AS) menyusul kesepakatan tarif impor kedua negara.

“Kedaulatan digital itu kan penting. Masa kedaulatan digital mau dikelola oleh asing? Nah itu kan pertanyaannya,” kata Misbakhun kepada wartawan di Komplek DPR/MPR pada Rabu (23/7/2025). 

“Kita kan masing-masing negara punya hak untuk mengelola data pribadi warga negara. Boleh nggak Indonesia mengelola data pribadinya warga negara lain? Kan nggak,” imbuhnya.

Misbakhun menyayangkan pertukaran data pribadi dijadikan salah satu kesepakatan impor tarif yang diterapakan Presiden AS, Donald Trump.

Menurutnya, dalam bernegosiasi, pemerintah harus mengutamakan nasionalisme agar tak melemahkan posisi RI di mata AS. 

“Kalau dijadikan persyaratan dagang, itu kan harusnya tim negosiasinya harus bisa memperkuat posisi nasionalisme Indonesia. Jangan gitu kemudian posisi kita menjadi lemah,” katanya.

Politisi Golkar tersebut sendiri belum mengetahui secara persis bentuk kesepakatan pertukaran data pribadi tersebut. Dia pun mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan secara detail ke masyarakat.

“Nanti biar Kementerian Komdigi kan memberikan respons seperti apa karena itu kan wilayah kewenangan mereka. Dan protokolnya seperti apa penguasaan data pribadi itu,” ujarnya. 

“Misalnya contoh, kalau kita mempunyai kedaulatan digital, apakah kemudian data yang dikumpulkan oleh perbankan nasional, apakah mereka bisa miliki? Ini kan mengenai data center,” imbuhnya.

Editor: Maswin