Satgas Tunggu Dua Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka Kasus Beras Oplosan

JAKARTA, investor.id – Satgas Pangan Polri telah menaikkan status penyelidikan tata niaga beras oplosan menjadi penyidikan. Kendati demikian, Satgas masih berupaya melengkapi dua alat bukti untuk menetapkan tersangka dari praktik kecurangan penjualan beras tersebut.

Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengungkapkan, saat ini penyidikan kasus beras oplosan akan memasuki tahapan gelar perkara. Namun sebelum ada penetapan tersangka, Helfi menegaskan pemenuhan dua alat bukti melalui hasil uji laboratorium serta konsultasi saksi ahli. 

"Jadi masih ada barang bukti hasil uji lab yang harus dijelaskan oleh saksi ahli guna menjelaskan isi komposisi (beras) tersebut," jelas Helfi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

Helfi melanjutkan, pelibatan saksi ahli dari perlindungan konsumen dan uji lab sedang dalam proses. Selain itu, Satgas Pangan juga tengah melengkapi bukti dokumen agar memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pengoplosan beras.

"Selain konsultasi, kita juga perlukan pelengkapan dokumen yang bersesuaian dengan perkara ini seperti purchase order, delivery order, pembayaran, yang perlu diklarifikasi. Baru setelahnya kita cocokkan dengan fakta di lapangan," tegas Helfi. 

Sebelumnya, Helfi Assegaf mengatakan hasil investigasi ini diperoleh melalui pengujian sampel beras bermerek premium maupun medium yang dilakukan di laboratorium balai besar pengujian standar instrumen paska panen pertanian.

Sebagai informasi, Kasus ini terungkap setelah Kementerian Pertanian menyampaikan hasil investigasi kepada Kapolri pada 26 Juni 2025, terkait peredaran beras premium dan medium yang tidak memenuhi standar mutu, harga, dan berat kemasan. Dari total 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, ditemukan:

* 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu 

* 88,24% beras medium tidak sesuai standar mutu

* Lebih dari 50% dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

* Banyak beras dengan berat riil di bawah yang tertera di kemasan

Dampak dari praktik ini diperkirakan menyebabkan kerugian masyarakat mencapai Rp99,35 triliun per tahun.

Editor: Maswin