Kejagung Dalami Adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Beras Oplosan

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satgassus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) mulai mendalami dugaan korupsi di balik terungkapnya kasus beras oplosan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, Kejagung measih melakukan pendalaman terhadap indikasi korupsi dalam kasus tersebut. 

"Karena ini ditangani oleh Tim P3TPK, dan ada di bawah Gedung Bundar, kan kewenangannya terkait dengan tindak pidana korupsi dan perekonomian," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dalam proses penyelidikan ini, Kejagung bakal berkoordinasi dengan Satgas Pangan Polri dan Gugus Ketahanan Pangan TNI.

Satgas Pangan Polri diketahui juga membuka penyidikan terkait masalah beras oplosan dengan menerapkan pasal perlindungan konsumen serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam proses penyelidikan ini, Kejagung telah melayangkan panggilan kepada enam perusahaan untuk dimintai keterangan terkait isu beras oplosan ini pada Senin (28/7/2025). Namun, Anang belum merinci soal kedudukan dari masing-masing perwakilan perusahaan yang bakal dimintai keterangan. 

Sebelumnya, Kejagung mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan beras oplosan dan penyimpangan harga jualnya. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kejaksaan juga melalui Tim Satgasus P3TPK pada Gedung Bundar telah memulai melakukan penyelidikan terkait penyimpangan ketidaksesuaian mutu dan harga beras berdasarkan standard nasional Indonesia dan harga eceran tertinggi HET yang ditetapkan oleh pemerintah," kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Editor: Maswin