Peringati HUT Kemerdekaan, Haedar Nashir Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan

YOGYAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan bahaya penyalahgunaan kekuasaan. Haedar menyebut Indonesia masih dihadapkan pada persoalan serius seperti korupsi, praktik oligarki, hingga dominasi kekuasaan yang merugikan rakyat.

Haedar menyampaikan hal itu dalam Pidato Kebangsaan 80 Tahun Indonesia Merdeka, Sabtu (16/8/2025). 

“Namun terdapat panorama lain, ketika hari ini kita merayakan Indonesia Merdeka, sebagian anak bangsa tidak menghayatinya sepenuh jiwa-raga seakan momentum kemerdekaan itu berlalu begitu saja tanpa makna dan sukma,” katanya

Haedar menilai, kondisi tersebut menimbulkan paradoks di usia delapan dekade kemerdekaan. “Ketika terjadi berbagai penyalahgunaan dalam praktik berbangsa bernegara, justru 80 tahun Indonesia merdeka jelas paradoks luar biasa,” ujarnya.

Haedar menegaskan bahwa praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga politik oligarki semakin menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, oligarki politik dan ekonomi, pengurasan sumberdaya alam, pemberian konsesi kepada pihak asing yang merugikan kepentingan negara sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, penghamburan uang negara serta dibiarkannya kesenjangan sosial hanya akan melahirkan bentuk ironi pahit kemerdekaan.

Haedar juga mengingatkan kembali pengorbanan rakyat Indonesia di masa lalu yang rela berjuang demi meraih kemerdekaan.

“Padahal di masa lalu betapa pedihnya perjuangan rakyat dan para pejuang negeri tercinta demi Indonesia merdeka. Ratusan tahun tanah Nusantara dijajah Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang dengan Negara Kincir Angin yang paling lama menjajah di bumi Pertiwi tercinta. Sungguh, sangat menderita rakyat Indonesia,” ucapnya.

Ia juga menyinggung potret penderitaan bangsa yang digambarkan Eduard Douwes Dekker dalam Max Havelaar, yang memperlihatkan praktik tanam paksa, korupsi pejabat, hingga politik devide et impera kolonial. Haedar mengingatkan agar praktik serupa tidak kembali muncul dalam wajah baru di era modern.

“Di tengah ganasnya perlakuan penjajah, tidak sedikit di sejumlah daerah ada oknum raja-raja dan pejabat-pejabat pribumi oportunis yang memihak kolonial demi meraih keuntungan sesaat,” jelasnya.

Haedar mengajak seluruh elite bangsa untuk kembali pada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Menurutnya, mandat rakyat dan konstitusi bukanlah milik pribadi atau kelompok tertentu.

“Bagi seluruh elite yang memiliki akses kekuasaan politik, tunaikan mandat konstitusi dengan penuh bakti demi ibu pertiwi. Jauhi sikap angkuh dengan kekuasaan politik di tangan. Mandat rakyat itu hanyalah titipan, bukan kekuasaan untuk dimiliki,” tegasnya.

Haedar menyerukan agar Indonesia benar-benar menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bukan hanya sekadar simbol, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan rakyat sehari-hari.

Editor: Maswin