Pemerintah Jelaskan Alasan Bentuk Kementerian Haji Gantikan BP Haji

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prastyo Hadi mengungkapkan alasan pemerintah hendak membentuk Kementerian Haji untuk menggantikan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Urgensi membentuk kementerian didasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

"Ini masalah kebutuhan setelah satu tahun kemarin dibentuk badan dan setelah pelaksanaan haji di situ kan ada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Prasetyo menekankan, pembentukan Kementerian Haji merupakan kebutuhan pemerintah dalam urusan penyelenggaraan haji dan umrah, bukan upaya untuk membentuk kabinet menjadi "gemuk".

Ia juga menyebut pembentukan lembaga setingkat kementerian dalam urusan haji dan umrah menjadi penting agar memudahkan koordinasi dengan Kerjaan Arab Saudi.

Terlebih lagi, jumlah jemaah Indonesia yang melaksanakan haji dan umrah begitu besar setiap tahunnya. Ia mencontohkan, hampir 2 juta warga negara Indonesia (WNI) melaksanakan ibadah umrah setiap tahunnya sehingga dibutuhkan koordinasi intens dengan otoritas Arab Saudi.

Pemerintah pun telah menyerahkan DIM (daftar inventarisasi nasalah) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke DPR.

"Nampaknya dibutuhkan untuk setingkat menteri karena koordinasi dengan pihak Arab Saudi," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Abdul Wachid membocorkan adanya surat presiden (surpres) dari Presiden Prabowo Subianto terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam surpres tersebut, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) diusulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah. "Surpres dari Pak Presiden sudah keluar, yaitu (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah," ucap Wachid di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Editor: Maswin