FSPI Ancam Mogok Nasional bila Pemerintah dan DPR Abaikan Nasib Pekerja

JAKARTA, investor.id – Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Said Iqbal mengancam akan menggelar mogok nasional dan menghentikan produksi di berbagai sektor. Ancaman ini disampaikan bila pemerintah dan DPR terus mengabaikan nasib para pekerja.

Dalam orasinya di atas mobil komando, Said Iqbal menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara buruh dengan wakil rakyat. Ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun, upah buruh tidak pernah mengalami peningkatan signifikan, sementara biaya hidup terus melonjak.

“Buruh rata-rata hanya digaji Rp 5 juta. Di daerah, bahkan masih banyak yang hanya Rp 3 juta. Bandingkan dengan gaji anggota DPR yang bisa mencapai Rp 100 juta per bulan. Sangat jauh berbeda!” tegas Said disambut riuh sorakan massa

Said juga menyoroti sulitnya perjuangan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah yang layak. Menurutnya, untuk sekadar menambah Rp 200 ribu, buruh harus turun ke jalan berulang kali dan berunding berbulan-bulan. Sementara itu, anggota DPR dapat menetapkan kenaikan gaji mereka sendiri dengan mudah.

“Giliran DPR, tinggal putuskan sendiri, selesai. Bahkan masih bisa joget-joget setelahnya. Ini tidak adil bagi pekerja yang berjuang demi hidup layak,” tambahnya. 

Pernyataan tersebut langsung disambut teriakan protes dari massa aksi yang menyoraki gedung DPR sebagai simbol ketidakadilan. Energi demonstrasi semakin menguat ketika Said Iqbal melontarkan seruan untuk menyiapkan aksi mogok nasional.

“Kalau pemerintah dan DPR tetap menutup telinga, kita siap hentikan produksi! Kita tunjukkan bahwa kekuatan buruh tidak bisa dianggap remeh!” seru Said dengan lantang.

Aksi unjuk rasa kali ini bukan sekadar ajang ekspresi kekecewaan, melainkan juga membawa enam tuntutan utama yang dianggap krusial demi peningkatan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia. Tuntutan tersebut antara lain: 

  1. Menghapus sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja karena tidak memberikan      kepastian kerja dan hak penuh.

  2. Menolak kebijakan upah murah yang menekan daya beli buruh.

  3. Menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.

  4. Mendesak pencabutan PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur sistem outsourcing.

  5. Menuntut pemerintah menghentikan gelombang PHK massal dengan membentuk satuan tugas khusus.

  6. Mendorong reformasi pajak nasional, termasuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Gelombang aksi ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang kian menekan buruh. Biaya kebutuhan pokok, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara upah riil buruh stagnan. Selain itu, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam dua tahun terakhir menambah beban psikologis dan ekonomi para pekerja.

Sistem outsourcing dan kontrak jangka pendek juga dianggap memperburuk situasi, karena membuat buruh kehilangan kepastian kerja jangka panjang. Situasi ini, menurut FSPI, hanya akan melahirkan generasi pekerja “rentan” yang mudah tereliminasi dari pasar kerja.

Seruan mogok nasional yang digaungkan Said Iqbal berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian. Bila benar dilaksanakan, penghentian produksi secara serentak di sektor manufaktur, transportasi, hingga energi dapat melumpuhkan aktivitas industri nasional.

Para pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa ancaman mogok nasional merupakan sinyal kuat bahwa buruh tidak lagi ingin hanya dijadikan objek kebijakan, melainkan subjek yang harus dilibatkan dalam perumusan aturan ketenagakerjaan.

Editor: Maswin