Polisi Catat Banyak Aksi Demo, Isu HAM hingga Program Pemerintah Disorot

JAKARTA, investor.id – Jakarta kembali dipenuhi gelombang aksi unjuk rasa pada Senin (1/9/2025). Sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil menggelar demonstrasi di berbagai titik di wilayah Jakarta Pusat.

Catatan Polres Metro Jakarta Pusat menunjukkan, aksi-aksi ini berlangsung di kawasan Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar dengan isu yang beragam. Mulai dari isu hak asasi manusia (HAM), pendidikan, hingga dugaan kasus korupsi.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki menegaskan, seluruh kegiatan protes yang digelar telah memenuhi prosedur dengan adanya pemberitahuan sebelumnya. “Aksi dilaksanakan sesuai dengan pemberitahuan,” ujar Ruslan, Senin (1/9/2025).

Rangkaian Aksi di Berbagai Titik Jakarta
1. Gedung DPR/ MPR RI
Aliansi BEM Tangerang Selatan menjadi salah satu kelompok yang menggelar demonstrasi di depan DPR/ MPR RI. Aksi dipimpin oleh Reza Riskiawan dan Ahmad Ryani dengan sekitar 50 peserta.

Tuntutan mereka mencakup penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998 yang hingga kini masih dianggap belum tuntas, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, penurunan gaji anggota DPR, penolakan RUU KUHAP, hingga kritik terhadap program strategis nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.

2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Di depan kantor Kemendikbudristek, seorang mantan dosen Universitas Muhammadiyah Madiun menggelar aksi tunggal. Ia menyoroti keberpihakan tim audit Inspektorat Jenderal dalam kasus dugaan ijazah ilegal 2022, yang menurutnya masih menyisakan banyak kejanggalan dan belum mendapat kejelasan hukum.

3. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik)
Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas) menyuarakan kritik keras terhadap dugaan korupsi dalam distribusi anggaran beasiswa. Aksi ini menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan dana pendidikan agar benar-benar bisa dirasakan mahasiswa yang membutuhkan, bukan justru menjadi bancakan oknum tertentu.

4. Silang Selatan Monas
Lokasi ini menjadi salah satu titik yang cukup ramai. Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta menyoroti insiden kematian seorang pengemudi ojek online yang diduga dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Mereka menuntut kejelasan investigasi serta pertanggungjawaban aparat yang terlibat.

Masih di titik yang sama, sekitar 30 anggota Pengurus Pusat PMKRI menggelar aksi dengan tuntutan berbeda. Mereka mendesak pencopotan Kapolri, penghentian program makan bergizi gratis, serta meminta agar menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan segera diberhentikan karena dianggap melanggar etika penyelenggaraan negara.

5. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya, Kwitang
Kelompok Bangun Indonesia Maju dengan sekitar 30 orang menyoroti tindakan represif aparat Brimob terhadap pengemudi ojek online. Mereka mendesak reformasi internal dalam tubuh kepolisian agar peristiwa serupa tidak terulang.

6. Menteng
Komunitas Pemantau Korupsi melancarkan aksi di depan kantor DPP Partai Nasdem. Massa mendesak pemeriksaan terhadap kader Partai Nasdem Amelia Anggraini yang diduga terlibat dalam kasus korupsi program biskuit untuk balita dan ibu hamil.

Menurut mereka, partai politik harus menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan membuka akses pemeriksaan bagi kader yang terindikasi bermasalah.

7. Sawah Besar
Di wilayah ini, Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama RI. Mereka menuntut pengusutan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Tidak jauh dari lokasi tersebut, Gerakan Muda Anti Korupsi (GMAK) juga menyampaikan aspirasi di depan kantor BPS RI. Mereka mendesak evaluasi kinerja lembaga, yang dinilai kurang transparan dan belum mampu menjawab kebutuhan publik secara optimal.

Rangkaian aksi ini menunjukkan adanya spektrum tuntutan yang luas, mulai dari isu klasik seperti penyelesaian pelanggaran HAM, hingga masalah kontemporer seperti transparansi pendidikan, dugaan korupsi, dan kritik terhadap program pemerintah.

Fenomena ini memperlihatkan masyarakat sipil masih aktif menggunakan ruang demokrasi untuk menyuarakan aspirasi dan menuntut pertanggungjawaban negara.

Polres Metro Jakarta Pusat memastikan pihaknya akan terus melakukan pengamanan di setiap titik aksi agar demonstrasi berjalan kondusif tanpa mengganggu ketertiban umum.

Editor: Grace El Dora