Komisi IX DPR Usul Pengemudi Ojol Dapat BPJS

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini mengusulkan pengemudi ojek online (ojol) mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Usulan tersebut dia sampaikan menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online yang kini masuk Prolegnas Prioritas 2025.

"Pengemudi ojol harus masuk dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara wajib, dengan mekanisme iuran yang adil dan melibatkan kontribusi aplikator," kata Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/9/2025).

Yahya menyebut, selain perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, pengemudi ojol juga berhak memperoleh status hubungan kerja. 

Kata dia, selama ini pengemudi ojol bekerja tanpa jam kerja dengan sekaligus menghadapi sejumlah resiko, termasuk potongan dari aplikator.

"Negara juga perlu menetapkan kerangka yang jelas mengenai pola hubungan pengemudi dengan aplikator agar tidak terjadi eksploitasi yang mengaburkan tanggung jawab perusahaan," katanya.

Yahya pun mendong sejumlah persoalan yang dialami pengemudi ojol tersebut masuk dalam pembahasan RUU Transportasi.

Menurutnya, RUU Transportasi bukan sekadar merespons demonstrasi pengemudi ojol, namun juga melindungi pengemudi ojol yang berkontribusi besar terhadap perekonomian digital.

"Komisi IX akan mengawal agar RUU ini benar-benar berpihak pada pengemudi sebagai pekerja rentan. Hak atas kesehatan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja tidak boleh dinegosiasikan," katanya.

Sebelumnya, hal senada telah disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengatakan, Pemerintah akan memberikan fasilitas perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi para pengemudi ojek online (ojol). Fasilitas ini akan menjamin perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi para pekerja lepas tersebut.

“Fasilitasi ini juga akan didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojol,” ujar  Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (12/9).

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online atau RUU Transportasi kini masuk Prolegnas Prioritas 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Bob Hasan, dalam rapat kerja bersama menteri hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD pada Selasa (9/9/2025) lalu.

Editor: Natasha Khairunisa