DPR Pertanyakan Alasan KPU Tak Buka Data Ijazah Capres-Cawapres ke Publik

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengizinkan membuka data ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke publik tanpa persetujuan pemilik ijazah.

Menurut Dede, dokumen yang dimiliki capres dan cawapres merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Dia pun heran saat KPU tak mengizinkan akses tersebut. 

"Data pejabat publik itu adalah data yang harus transparan, jadi setiap calon pejabat publik, baik DPR, menteri, presiden, saya pikir itu adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang," kata dia.

“Orang melamar kerja saja pakai CV, apalagi ini mau melamar jadi pemimpin,” imbuh politikus Partai Demokrat itu.

Dede mengaku bakal memanggil KPU buntut kebijakan tersebut. Kata dia, pihaknya ingin mengetahui alasan mengeluarkan kebijakan terkait ijazah.

"Nanti kita tanyakan, kenapa, argumentasinya apa? kita baru tahu. Kalau nggak dikasih lihat ya kita nggak tahu," ujar dia. 

Sebelumnya, KPU tak mengizinkan membuka data ijazah calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke publik tanpa persetujuan pemilik ijazah. 

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam keputusan itu, tertuang 16 dokumen yang tidak bisa dibuka ke publik berkaitan dengan syarat menjadi capres-cawapres. Salah satu dokumen yang tidak bisa dibuka tanpa persetujuan yakni perihal dokumen ijazah.

Editor: Maswin