Deklarasi 880 Profesor Indonesia Desak Pemerintah Bantu Kemerdekaan Palestina

JAKARTA, investor.id – Para profesor atau guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia membuat pernyataan sikap mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan luar negeri yang membantu kemerdekaan Palestina.

Sebanyak 880 guru besar ini meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mereformasi Dewan Keamanan yang ada di lembaga tersebut. 

Rektor Universitas Indonesia Prof Heri Hermansyah menyatakan, dukungan para guru besar ini diharapkan dapat mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan kalibrasi kebijakan luar negeri.

“Kebijakan luar negeri yang mempertemukan itikad mulia membela Palestina dengan semua tantangan yang ada, serta Indonesia tetap bertekad mengawal dan membersamai bangsa Palestina sampai merdeka,” tuturnya saat membacakan pernyataan sikap tersebut, di Mesjid Ukhuwah Islamiyah, Kampus UI Depok, Jumat (19/9/2025).

Dalam keterangan tertulis diterima, guru besar lain yang turut menandatangani, antara lain Prof M. Mahfud MD, Prof R. Siti Zuhro, Prof Fasli Jalal, Prof Didik J. Rachbini, Prof Nuhfil Hanani, Prof M. Nasih, Prof Widodo, Prof M. Madyan, Prof Suharnomo, Prof Jamaluddin Jompa, Prof Budi Wiweko, Prof Eko Prasojo, Prof Tirta N. Mursitama, Prof Yayan Rahtikawati, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan Curie Maharani, Ph.D. 

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Prof. Heri, para guru besar meminta pemerintah konsisten mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga terwujudnya negara Palestina yang merdeka.

Selain itu, pemerintah diminta mempertimbangkan rincian legal-formal yang harus disiapkan dan disepakati seperti batas-batas negara, definisi bangsa Palestina, mandat pemerintahan, dan sebagainya.

“Upaya ini membutuhkan komitmen jangka panjang,” ujar Prof Heri.

Prof Heri juga menyebutkan para guru besar juga mendesak agar pemerintah memperjuangkan dengan segera pemberian jaminan keamanan dan keselamatan bagi rakyat Palestina. Hal ini bisa dilakukan melalui pengiriman pasukan perdamaian PBB ke wilayah yang mengalami konflik. 

“Harus diingat, konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, serta perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme,” tegas Prof Heri.

Para guru besar mendesak pemerintah menolak opsi relokasi penduduk Gaza dengan dalih apapun, termasuk alasan rekonstruksi pasca perang. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia harus memberikan bantuan pengobatan, pendidikan, dan lainnya di luar wilayah Palestina setelah ada jaminan bahwa mereka boleh kembali ke rumahnya.

“Kita juga menuntut pemerintah pendudukan Zionis menghentikan okupasi ilegal di wilayah Palestina, segera keluar dari wilayah yang ditetapkan Resolusi PBB No. 181/1947, dan memberikan pertanggungjawaban atas semua pelanggaran hukum internasional sebagaimana yang diputuskan oleh ICC,” paparnya. 

Dikatakan Heri, pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam mendukung dan memberikan bantuan kepada bangsa Palestina, baik melalui Indonesian Aid, maupun bantuan kemanusiaan, pengobatan, dan pendidikan, hingga perluasan hubungan perdagangan untuk jangka panjang agar dapat membantu negara Palestina merdeka dan mandiri.

Editor: Maswin