Konflik Rusia-Ukraina dan Melambungnya Harga Komoditas

Bulan Februari 2022 mencatatkan sejarah baru di dunia, ditandai dengan invasi Rusia ke kota Kiev, Ukraina. Dunia menentang tindakan tersebut dan menerapkan berbagai sanksi untuk Rusia. Mulai dari sanksi larangan impor minyak, pembatasan ekspor ke Rusia, pembatasan transportasi laut dan udara, serta pembekuan aset bank sentral Rusia.

Sanksi lainnya adalah penundaan berbagai proyek yang dilakukan dengan Rusia, hingga tujuh bank Rusia kehilangan akses SWIFT terkait sistem pembayaran. Sanksi tersebut sempat membuat mata uang Rubel terjun bebas dan mendorong bank sentral Rusia untuk menaikkan suku bunga acuan dari 9,5% menjadi 20%. Konflik yang terjadi antara dua negara tersebut, berpotensi mengganggu global supply dari beberapa komoditas.

Ekspor komoditas Rusia untuk supply secara global, seperti minyak sebesar 11%, gas alam sebesar 19%, dan paladium sebesar 27%. Sementara itu, Ukraina adalah salah satu produsen utama dunia untuk gandum, kedelai, dan bahan makanan lainnya. Sehingga, hal ini berpotensi mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan tingkat inflasi dunia, terutama cost push inflation.

Di belahan lain dunia, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve pada pertengahan Maret ini menaikkan suku bunga acuan untuk pertama kalinya sejak 2018 dan sejak memangkas suku bunga menjadi nol pada awal pandemi Covid-19. The Fed juga mengisyaratkan kenaikan sebanyak enam kali lagi pada 2022. Kenaikan suku bunga untuk menahan tingginya laju inflasi. Inflasi AS bulan Februari 2022 mencatat kan kenaikan tertinggi sejak empat dekade terakhir di 7,9%.

Memang tidak dapat dimungkiri, salah satu komponen kenaikan inflasi secara agresif adalah naiknya harga komoditas yang dimulai pada kuartal IV-2021 yang disebabkan terhambatnya pasokan energi karena beberapa negara masih memberlakukan karantina wilayah. Dan kini, kon flik Rusia–Ukraina mengakibatkan pasokan energi kembali terhambat.

Sejumlah analis melihat dengan adanya kenaikan suku bunga Fed tahun ini, dan normali sasi aktivitas ekonomi dunia, diperkirakan akan dapat mengurangi hambatan rantai pasokan dan mengendalikan laju inflasi di paruh kedua tahun ini. Namun, disrupsi pasokan komoditas ini mengakibatkan naiknya ekspektasi inflasi terutama di AS. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun, US Treasury, sempat melambung ke level 2,4% merespons hal ini, walaupun setelah itu kembali turun ke 1,7% akibat meningkatnya tensi konflik Rusia– Ukraina.

Pemulihan perekonomian di Tiongkok sebagai negara terbesar di Asia saat ini masih sedikit terhambat oleh intervensi pemerintah pada sektor teknologi.

Intervensi tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan terhadap lapisan masyarakat bawah. Akan tetapi, hal ini secara tidak langsung akan mengurangi laba dari investor sektor swasta yang berkecimpung dalam sektor teknologi.

Namun demikian, tahun ini pemerintah Tiongkok terlihat kembali fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Tiongkok telah mengumumkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5,5%, di atas perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 4,8%.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah Tiongkok memotong 10 basis points tingkat fasilitas pinjaman jangka menengah (MLF) 1 tahun menjadi 2,85%, diikuti dengan pemotongan suku bunga pinjaman (Lending Prime Rate atau LPR) 1 tahun sebesar 10 basis points menjadi 3,7%, dan untuk LPR 5 tahun juga diturunkan 5 basis points menjadi 4,6%.

LPR merupakan acuan bagi suku bunga pinjaman properti, sehingga penurunan LPR akan mendorong sektor properti yang sempat ter puruk pada tahun 2020 lalu. Kebijakan fiskal pemerintah Tiongkok juga melakukan pemotongan biaya, pajak, dan memberikan insentif untuk mendu kung produk berkualitas pada sektor manufaktur.

Terkait dengan tensi geopolitik yang menghambat pasokan komoditas secara global, Tiongkok yang dikenal bersekutu dengan Rusia, tidak mengalami ham batan pasokan komoditas. Sehingga pemerintah Negeri Tirai Bambu ini dapat terus fokus pada pelonggaran kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi negara.

Sementara itu, konflik Rusia- Ukraina dan hambatan pasokan energi secara global, mendorong kenaikan harga komoditas, termasuk di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan harga sejumlah bahan pokok yang terkait komoditas, seperti harga minyak goreng, dan subsidi harga bahan bakar Pertamina, yang secara tidak langsung mengurangi laba dari perusahaan.

Hal tersebut dilakukan pemerintah Indonesia agar inflasi terkendali, sehingga bank sentral tidak harus tergesa-gesa menaikkan suku bunga acuan. Upa ya pengendalian inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia, dengan menaikkan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap dari 3,5% menjadi 5% per 1 Maret 2022.

Sementara itu, pertumbuhan kasus harian Covid-19 telah mengalami penurunan dari puncak tertingginya pada pertengahan Februari 2022 yang mencapai 64 ribu kasus harian.

Pemerintah pun mulai melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sejumlah aturan pembatasannya, serta menurunkan durasi karantina untuk kedatangan luar negeri, hingga penghapusan ketentuan tes PCR dan Antigen untuk perjalanan domestik bagi mereka yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Hal ini tentunya akan mendorong pemulihan aktivitas ekonomi domestik, sehingga target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 hingga 5,5% dapat tercapai pada tahun ini.

Jika konflik Rusia–Ukraina mengakibatkan turunnya risk appetite investor pada saham global, justru terjadi sebaliknya di Indonesia. Indonesia, se bagai negara produsen komoditas, men dapat aliran dana asing. Per 11 Maret lalu, dana asing tercatat masuk ke pasar saham Indonesia senilai Rp 28 triliun sejak awal tahun. Aliran dana ini mendorong indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di level 6.996.

Investor asing tercatat masuk ter utama pada sektor keuangan dan sektor energi. Kedua sektor ini diperkirakan akan me nu ai keuntungan dengan potensi ke naikan inflasi dalam waktu de kat. Oleh karena itu, dengan membaiknya ekspektasi kinerja emiten saham di bursa, maka IHSG diproyeksikan untuk bergerak pada kisaran 7.200 hingga 7.500 di 2022.

Sementara itu, dengan adanya potensi kenaikan suku bunga dalam negeri di semester kedua, maka kelas aset obligasi diperkirakan akan mengalami kenaikan imbal hasil atau penurunan harga. Namun, dengan masih tingginya imbal hasil riil dan selisih imbal hasil yang cukup jauh dengan US Treasury, tentunya kenaikan imbal hasil akan lebih bersifat moderat.

Selain itu, dengan bobot investor asing yang relatif underweight pada surat utang negara, tentunya akan semakin mengurangi tekanan jual pada obligasi.

Investor yang memiliki horizon investasi jangka menengah hingga panjang, dapat fokus pada pendapatan kupon dari surat utang yang memiliki durasi yang lebih singkat. Imbal hasil obli gasi pemerintah 10 tahun di perkirakan akan bergerak di ren tang 6,6 hingga 6,9% hingga pertengahan tahun

Bagi Anda yang sedang merencanakan investasi, pastikan untuk mengetahui profil risiko Anda sebelum berinvestasi. Anda juga dapat mengoptimalkan imbal hasil dan mengendalikan risiko dengan melakukan strategi investasi seperti alokasi aset dalam portofolio keuangan, diversifikasi hingga investasi secara bertahap, yang seringkali disebut dollar cost averaging.

Membuat keputusan investasi di tengah situasi yang kurang kondusif tentunya tidak mudah, apalagi jika mulai berinvestasi dengan cara tradisional, di mana kita perlu datang mengunjungi bank terdekat atau membutuhkan proses tatap muka secara langsung. Namun dengan kema juan teknologi, tentunya hal ini semakin dipermudah. Ten tu nya, investor juga perlu me milih bank dengan reputasi dan kredibilitas yang baik, yang juga diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pertimbangkan untuk berinvestasi melalui bank yang dapat me nyediakan layanan investasi terintegrasi dengan transaksi keuangan harian untuk memudahkan transaksi pembelian in vestasi yang dipilih.

*) Wealth Management Head, Bank OCBC NISP.

Editor: Investor.id