Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Proyek Kilang Pertamina.

Proyek Kilang Pertamina.

Catat!Pemerintah Harus Segera Bayar Piutang Pertamina Rp 100 Triliun

Selasa, 22 Maret 2022 | 15:32 WIB
Primus Dorimulu dan Rangga Prakoso (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah harus segera membayar piutang PT Pertamina (Persero) yang telah mencapai Rp 100 triliun agar BUMN itu bisa tetap menjalankan penugasan di tengah tingginya harga minyak mentah dunia. Harga minyak yang terus naik di atas US$ 100 per barel telah menggerus arus kas (cashflow) Pertamina.

Jika piutangnya tidak segera dibayar, Pertamina dalam beberapa bulan ke depan dikhawatirkan tak mampu lagi menjalankan penugasan-penugasan pemerintah, seperti program BBM satu harga, program pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, serta program pengadaan dan pendistribusian elpiji bersubsidi. Bahkan, pasokan BBM di dalam negeri bisa terganggu.

Advertisement

Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penaikan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax. Penaikan harga Pertamax tidak akan menorong laju inflasi karena konsumsinya relatif kecil, hanya sekitar 20%. Kecuali itu, pemerintah perlu mengubah skema subsidi, dari subsidi harga ke subsidi orang atau subsidi langsung.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya W. Yudha dan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto kepada Investor Daily secara terpisah di Jakarta, Senin (21/3). Keduanya ditanya seputar dampak lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap keuangan Pertamina dan harga BBM di dalam negeri.

Baca juga: Kilang Pertamina Internasional Raih 6 Penghargaan Indonesia Green Award 2022

Harga minyak terus bergolak. Selain dipicu meningkatnya permintaaan seiring mulai pulihnya perekonomian global, harga minyak terdongkrak oleh gangguan produksi dan distribusi akibat cuaca ekstrem dan masalah logistik selama pandemi Covid-9. Harga minyak makin mencekik leher setelah Rusia menyerbu Ukraina.

Jika pada pertengahan 2021 masih di level US$ 50-60 per barel, harga minyak kini melonjak ke posisi US$ 111-113 per barel (Brent) dan US$ 108-110 per barel (WTI). Harga minyak Indonesia (ICP) ikut terkatrol ke level US$ 114,77 per barel pada Maret 2022, jauh di atas asumsi APBN 2022 yang dipatok US$ 63 per barel. Dalam APBN tahun ini, subsidi energi ditetapkan Rp 134 triliun, terdiri atas subsidi migas Rp 77 triliun dan listrik Rp 57 triliun. (Lihat tabel)

Subsidi bahan bakar
Subsidi bahan bakar

Berdasarkan informasi yang dihimpun Investor Daily, akibat lonjakan harga minyak mentah, Pertamina kini mengalami ketimpangan arus kas (cashflow mismatch) serius. Itu terjadi karena Pertamina harus membeli minyak mentah setiap hari, namun piutang Pertamina baru dibayar pemerintah beberapa tahun kemudian. Dalam empat tahun terakhir atau sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih.

Baca juga: Pertamina Jamin Ketersediaan Solar untuk Masyarakat  

Dengan kenaikan harga minyak saat ini, Pertamina terpukul dua kali. Pertama, terkena biaya dana (cost of money) karena dana yang disediakan Pertamina untuk pengadaan dan pendistribusian BBM berasal dari pinjaman. Kedua, terkena perubahan nilai uang akibat pergeseran waktu (time value of money/TVM). Untuk TVM saja, biayanya mencapai US$ 1 miliar.

Kecuali itu, Pertamina tidak diperkenankan menaikkan harga BBM nonsubsidi, terutama Pertamax, kendati harga di pasar sudah naik. Bahkan, Pertamina menjual harga Pertamax jauh di bawah harga pasar. Para kompetitor Pertamina saat ini menjual BBM setara Pertamax sekitar Rp 14.500 per liter, namun Pertamina menjualnya seharga Rp 9.000 per liter.

Bensin Pertamina termurah.
Bensin Pertamina termurah.

Naikkan Harga Pertamax

Anggota DEN, Satya W. Yudha mengungkapkan, pemerintah perlu menempuh strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyikapi lonjakan harga minyak dunia. Langkah jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menaikkan harga BBM nonsubsidi dengan oktan (RON) 92 ke atas, yaitu Pertamax series.

“Strategi yang baik adalah menaikkan harga BBM yang memang untuk segmentasi pasar orang-orang mampu, yaitu BBM RON 92 ke atas. Itu lebih mudah disesuaikan karena segmentasi pasarnya orang berkecukupan,” kata dia.

Satya tidak merekomendasikan penaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertalite karea hal itu akan berdampak langsung terhadap laju inflasi. Soalnya, BBM dengan oktan 90 ini mayoritas dikonsumsi pengguna kendaraan bermotor dari kalangan masyarakat menengah ke bawah.

DEN memahami sikap pemerintah yang masih menahan penyesuaian harga jual Pertalite guna menjaga daya beli masyarakat. “Namun, hal tersebut berdampak pada keuangan negara karena pemerintah harus menyiapkan kompensasi bagi Pertamina yang mendistribusikan BBM Pertalite,”' ujar dia.

Baca juga: MotoGP Mandalika Sukses, Dirut Pertamina Bangga dan Sampaikan Terima Kasih

Satya Yudha menjelaskan, kompensasi yang disiapkan pemerintah merupakan bentuk komitmen menjaga arus kas Pertamina. Hanya saja, pencairan dana kompensasi harus dibicarakan dengan DPR). “DEN mendorong agar kompensasi bisa dibicarakan dengan DPR untuk mendapatkkan persetujuan di APBN-Perubahan kalau tidak bisa dilakukan dengan APBN 2022,” tutur dia.

Menurut Satya, Indonesia sudah mengalami berbagai era fluktuasi harga minyak dunia.  Strategi jangka panjang yang bisa dilakukan dalam menyikapi pergerakan harga minyak saat ini adalah menjalankan program subsidi tepat sasaran. Artiannya, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi berbasis individu, bukan lagi subsidi kepada komoditas, seperti BBM, listrik, maupun elpiji.

“Subsidi harus langsung diberikan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Ini untuk jangka panjang, tapi harus mulai dipikirkan dari sekarang. Kami di DEN mendorong subsidi tepat sasaran,” tegas dia.

Penerapan subsidi tepat sasaran, kata Satya Yudha, harus diawali dengan pemuthakiran data penduduk miskin maupun rentan miskin. Secara paralel, harus disiapkan sistem yang tepat dalam distribusi tertutup untuk skema subsidi tersebut.

Dia mengakui, skema subsidi tepat sasaran sudah beberapa tahun lalu diwacanakan. Bahkan, sudah ada beberapa lokasi yang menjadi proyek percontohan. Hanya saja, hingga saat ini kebijakan itu belum diterapkan. “Karena sifatnya lintas sektoral, kami di DEN meminta lementerian terkait mengeksekusi, mulai memvalidasi data, dan melengkapi sistem,” papar dia.

Perkembangan harga minyak
Perkembangan harga minyak

Hapus RON Rendah

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto mengakui, jika tidak diambil langkah-langkah penyelamatan yang menjadi hak Pertamina, kondisi arus kas BUMN itu tergolong riskan. “Sampai hari ini, cashflow Pertamina sudah agak babak belur sebetulnya,” ujar dia.

Menurut Sugeng, cara yang paling rasional untuk menyelamatkan arus kas Pertamina adalah membayar piutang dan menaikkan harga Pertamax. “Kalau menaikkan harga Pertalite memang agak berat karena konsumsinya banyak, sehingg bisa mendorong inflasi. Tapi kalau Pertamax relatif aman,” tandas dia.

DPR, kata dia, juga tidak merekomendasikan penaikan harga Pertalite. Konsumsi Pertalite tahun silam mencapi  23 juta kl. Pertalite merupakan BBM jenis bensin yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, dengan persentase hampir 80% terhadap total konsumsi BBM.

Sugeng Suparwoto mengemukakan, piutang yang sudah empat tahun belum dibayar pemerintah sangat merugikan Pertamina. “Bayangkan kalau empat tahun lalu ke hari ini, bila dibungakan sesuai standar dolar saja, kurang lebih US$ 3 karena biasanya interbank plus country risk plus 2%, jadi bisa 4%. Bayangkan sejak empat tahun lalu, itulah yang terjadi. Maka selain secara angka berat, Pertamina juga menanggung cost of money yang besar,” papar dia.

Menurut dia, jika akhirnya pemerintah setuju harga Pertamax dinaikkan, pemerintah dan Pertamina harus menyosialisasikannya dengan baik. “Saya yakin kalau dilakukan edukasi dan sosalisasi masyarakat akan paham. Harus disosialisasikan dengan baik bahwa Pertamax itu adalah BBM untuk masyarakat mampu, untuk mobil-mobil yang bagus,” ujar dia.

Sugeng mencontohkan, Pertamina menjual Pertamax Rp 9.000 per liter, padahal harga pasarnya sekitar Rp 14.500 per liter. “Kompetitor Pertamina sudah enam kali menaikkan harga bensin RON 92 sejak harga minyak bergejolak,” kata dia.

Sugeng menuturkan, meski ICP berubah sangat drastis dan jauh di atas asumsi APBN, pemerintah dan DPR tidak bisa serta-merta merevisi patokan ICP dalam APBN 2022 guna menaikkan anggaran subsidi.

“Tahun ini tidak ada APBN Perubahan (APBN-P) karena berdasarkan Perppu yang sudah disahkan menjadi UU, pemerintah bisa mengubah APBN kapan saja, tanpa persetujuan DPR. Maka ICP sudah berubah dua kali, yaitu pada Januari dari US$ 63 per barel menjadi US$ 85 per barel, lalu pada Maret 2022 diubah lagi menjadi US$ 95 per barel, ya tanpa persetujuan DPR,” papar dia.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Harus Ikuti Mekanisme Pasar

Karena itu, menurut Sugeng Suparwoto, sudah seyogianya pemerintah membayar kewajiban kepada Pertamina berupa dana subsidi yang selama ini ditalangani terlebih dahulu oleh Pertamina, namun pembayarannya dicicil.

“Segera selesaikan piutang Pertamina oleh pemerintah yang carry over empat tahun, angkanya kurang lebih Rp 100 triliun. Selambatnya akhir semester ini sudah harus diselesaikan. Itu akan membantu cashflow untuk mencegah kerugian akibat selisih harga dan cost of money,” tegas dia.

Kedua, kata Sugeng, harus segera ditetapkan besaran kompensasi harga Pertalite, Pertamax, dan solar. “Kalau itu tidak segera disesuaikan besaran kompensasinya, kalau harga minyak terus di atas US$100 per barel, untuk solar saja bisa-bisa rugi sampai Rp 100 triliun hingga akhir tahun . Belum dari Pertalite dan Pertamax,” ujar dia.

Sugeng menjelaskan, Pertalite mestinya sudah di level harga Rp 12.000-an, sedangkan Pertamax di level Rp 14.000-14.500. “Kalau bisa, secepatnya ditetapkan besaran kompensasi atau menyesuaikan harga supaya tidak terjadi kesenjangan yang terlalu tinggi antara ICP di APBN dan harga aktual. Dengan risiko menaikkan harga Pertalite dan Pertamax berani nggak? Kalau nggak, ya harus ada kompensasi,” tegas dia.

Dia menambahkan, pemerintah kini memperoleh penerimaan yang cukup karena harga komoditas naik, dari mulai nikel, batu bara, minyak sawit mentah (CPO), hingga karet. “Semua barang tambang naik, naiknya tidak tanggung-tanggung, sekitar tiga kali lipat,” ucap dia.

Harga solar Pertamina
Harga solar Pertamina

US$ 114,77 Per Barel

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan, konflik Ukraina Rusia sudah berlangsung sekitar tiga minggu. Harga minyak dunia saat ini masih tinggi di atas US$ 110 per barel.

Tingginya harga minyak mentah berdampak pada harga BBM. Namun dia menegaskan pemerintah tetap menjaga harga BBM Petalite sebesar Rp 7.650 per liter, karena paling banyak dikonsumsi masyarakat.

“Untuk melindungi masyarakat, BBM bersubsidi seperti misalnya solar, minyak tanah, dan BBM yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, seperti Pertalite, harganya tetap dijaga," ujar dia.

Agung menerangkan, konsumsi Pertalite relatif meningkat setiap tahun. Dari 2017 hingga 2021, konsumsi Pertalite berturut-turut sekitar 14,5 juta kl, 17,7 juta kl, 19,4 juta kl, 18,1 juta kl, dan 23 juta kl. Pada  2020, konsumsi Pertalite turun karena pandemi Covid-19. Namun, tahun lalu konsumsinya meningkat lagi hingga 23 juta kl.

Tahun ini, menurut dia, konsumsi Pertalite diproyeksikan mencapai 23 juta kl. “Porsi konsumsi Pertalite sekitar 79% di antara BBM jenis bensin lainnya, seperti Pertamax, Turbo, atau Premium. Itu berdasarkan realisasi tahun lalu. Keberadaan Pertalite saat ini menjadi paling penting karena menjadi tulang punggung BBM bagi masyarakat," ujar dia.

Kinerja keuangan  Pertamina
Kinerja keuangan Pertamina

Agung menjelaskan, ICP Februari 2022 sebesar US$ 95,72 per barel, sedangkan ICP Maret 2022 sampai 17 sebesar US$114,77 per barel. Kementerian ESDM menetapkan batas atas harga jual BBM RON 92 bulan Maret 2022 sebesar Rp 14.526 per liter. Harga tersebut merupakan cerminan dari harga keekonomian BBM berdasarkan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum.

“Harga Jual BBM RON 92 di SPBU saat ini bervariasi tergantung para badan usaha.  Yang pasti, saat ini semua SPBU menjual RON92 di bawah harga batas atas tersebut. Di berbagai SPBU berkisar Rp 11.000-14.400 per liter, kecuali Pertamina saat ini masih menjual RON92 atau Pertamax cukup rendah sebesar Rp 9.000 per liter,” papar dia.

Dia mengakui, harga BBM jenis umum ditetapkan badan usaha, yang penting tidak boleh melebihi batas atas yang ditetapkan, yaitu Rp 14.526 per liter untuk Maret 2022. 

Baca juga: Pertalite Sebaiknya Segera Ditetapkan sebagai BBM Bersubsidi

Merujuk data  globalpetrolprices, kata Agung, harga BBM nonsubsidi di Indonesia lebih murah dibandingkan negara-negaa lain di Asean. Di Singapura, harga BBM dibanderol Rp 30.800 per liter, Thailand Rp 20.300 per liter, Laos Rp 23.300per liter, Filipina Rp 18.900 per liter, Vietnam Rp 19.000 per liter, Kamboja Rp 16.600 per liter, dan Myanmar Rp 16.600 per liter.

Menurut Agung, kenaikan harga minyak dunia turut memengaruhi APBN. Setiap kenaikan US$ 1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi elpiji sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM Rp 2,65 triliun lebih. Adapun subsidi BBM dan elpiji 3 kg dalam APBN 2022 ditetapkan Rp 77,5 triliun dengan asumsi ICP sebesar US$ 63 per barel. 

“Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022. Belum lagi biaya kompensasi BBM. Namun yang pasti, pemerintah terus mengamankan pasokan BBM dan LPG," tandas dia.(C02)

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN