Waduh! Subsidi Energi Bakal Menggelembung Jadi Rp 698 Triliun jika Harga BBM Tak Naik

JAKARTA, investor.id - Anggaran subsidi energi yang telah membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun tahun ini bakal menggelembung menjadi Rp 698 triliun jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan. Namun, pemerintah masih mengkaji apakah alokasi tambahan tersebut akan dimasukkan dalam APBN 2022 atau 2023.

“Berdasarkan mekanisme yang ada, kalau nanti ada tagihan yang lebih banyak diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berarti dia meluncur tahun 2023 dan membebani APBN 2023,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR pada Rabu (24/8).

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 menaikkan anggaran subsidi energi dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun akibat pelemahan nilai tukar, kenaikan harga minyak mentah, dan meningkatnya konsumsi.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran dalam perpres tersebut sudah disetujui DPR. Namun, bila ada kenaikan anggaran subsidi BBM lagi maka pemerintah harus menunggu restu DPR.

“Dalam hal ini kami mengikuti apa yang sudah di-approve, karena kami tidak bisa melakukan alokasi yang belum disetujui DPR,” kata Sri Mulyani.

Picu Inflasi 

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan dari Kementerian Keuangan mengenai rencana penaikan harga BBM bersubsidi. Bila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, kebijakan itu dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang lainnya.

“Saya berharap jangan sampai itu dilakukan karena berpotensi menimbulkan masalah baru, khususnya inflasi di sektor pangan yang sudah mulai tidak terkendali di atas 10%. Selain itu, jalur distribusi dan pengendalian harga bahan pokok belum sepenuhnya terkendali,” papar Kamrussamad saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (24/8).

Menurut Kamrussamad, saat ini pemerintah belum memiliki alasan yang cukup kuat untuk menaikkan harga BBM. Harga minyak, misalnya, sudah mengalami penurunan.

"Impor minyak mentah harganya sudah turun sekarang, Rusia menawarkan sumber BBM yang baru, harganya lebih rendah dengan harga yang ditetapkan OPEC (Negara-Negara Pengekspor Minyak). Berarti harusnya tidak ada masalah mengenai ketersediaan,” ucap Kamrussamad.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, penaikan harga BBM bersubsidi akan meningkatkan inflasi dan memukul daya beli masyarakat. Bila harga Pertalite naik menjadi Rp 10 ribu dari saat ini Rp 7.650 maka inflasi akan naik menjadi 6,5%.

“Akibatnya daya beli rakyat, terutama rakyat kecil, termasuk kaum buruh petani nelayan akan terpukul, khususnya buruh pabrik yang sudah tiga tahun tidak naik upah minimum,” tandas Said.

Editor: Investor.id