Airlangga: Marak PHK Massal, OJK Akan Rumuskan Kebijakan Antisipasi

JAKARTA, investor.id - Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi pada pekan lalu, menjadi isu yang meresahkan dunia kerja. Untuk mengantisipasi gelombang PHK yang lebih besar, Menko Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil kebijakan antisipasi.

Menko Perekonomian Airlangga membenarkan bahwa PHK massal memang marak terjadi belakangan ini. Hal tersebut tak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai belahan dunia.

Menurutnya, pemberhentian karyawan secara masif terjadi di beberapa sektor, di antaranya sektor tekstil, besi dan makanan. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan PHK juga terjadi di beberapa industri lain.

"Kita lihat di sektor garment, steel dan food itu memang terkena karena resesi di Amerika maupun Eropa. Ini terjadi karena inflasi tinggi, sehingga demandnya agak turun," kata Airlangga saat menjadi bintang tamu dalam Obrolan Malam Fristian, Rabu (23/11).

Untuk mengantisipasi gelombang PHK yang lebih besar, Menko Airlangga mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengambil kebijakan antisipasi.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut masih bersifat antisipatif yang berarti bahwa gelombang PHK massal di Indonesia belum sampai pada level mengkhawatirkan seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

"Ini sifatnya untuk mengantisipasi. Belum terjadi, artinya belum berdampak langsung pada korporasi. Korporasi yang akan kita bantu adalah menengah dan kecil yang memang terdampak dan (kami) sudah minta kepada OJK untuk perpanjangan restrukturisasi UMKM," ujarnya.

Menko Airlangga juga mengkonfirmasi bahwa kemungkinan akan ada stimulus yang diberikan untuk membantu pemulihan ekonomi bagi beberapa sektor industri.

"Ya, stimulusnya dalam bentuk keleluasaan dari OJK. Hal ini masih akan dimatangkan oleh OJK," tegasnya.

Terkait dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya bagi industri skala kecil dan menengah, Menko mengakui bahwa memang terdapat penurunan serapan PEN beberapa waktu terakhir.

Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menggenjot serapan hingga angka 60% di akhir tahun guna memperpanjang napas UMKM di tengah pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Serapan PEN tentu berkurang, karena jumlah vaksinasi dan juga kesehatan. Tentu kita akan melihat sampai akhir tahun, kemungkinan sampai 60%," kata Menko Airlangga.

Editor: Indah Handayani