JAKARTA, investor.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyorot aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mulai dari asuransi, pinjaman online (pinjol), sampai dengan investasi. Aspek perlindungan konsumen lekat dengan kepercayaan publik, sehingga pengawasan perlu diterapkan secara mendetail.

Presiden menerangkan, masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu asuransi, pinjaman online, investasi, maupun layanan tur haji dan umrah. Oleh karena itu, perlu pengawasan mendetail dari masing-masing produk atau layanan tersebut.

"Gak bisa sekarang ini kita kerjanya makro, gak bisa. Makro itu, mikro harus detail, di cek satu per satu. Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin, Adani di India. Makronya negara bagus, mikronya ada masalah. Mikro, hanya satu perusahaan, Adani, kehilangan US$ 120 miliar, hilang langsung, dirupiahkan Rp 1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini, pengawasan, pengawasan, pengawasan," ungkap Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2/2023).

Dalam hal ini, Presiden mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan yang mendetail. Jangan sampai ada yang terlewat. Jika demikian, bukan tidak mungkin dampak lebih besar bisa ditimbulkan lebih lanjut.

"Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan. Rp 1.800 triliun, itu seperempatnya PDB India hilang. Yang terjadi apa? Capital outflow, semua keluar. Yang terjadi apa? Rupee jatuh. Hati-hati mengenai ini, padahal kondisi makronya bagus," beber Presiden.

Jokowi minta agar OJK cermat dan jeli melihat entitas yang suka memanipulasi produk atau layanan, bahkan nilai saham. Dia mengatakan, terkadang memang menggoreng-goreng nilai saham menghasilkan keuntungan yang tinggi jika kesempatannya tepat. Sebaliknya, bukan tidak mungkin investor dirugikan atas aktivitas tersebut. Oleh karena itu, OJK dalam pengawasannya diminta sangat hati-hati.

"Sehingga dilihat betul, mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Menggoreng-goreng ya pas dapat ya enak, tapi sekali kepeleset seperti tadi yang saya sampaikan, Adani di India. Hati-hati," ungkap Jokowi.

Lebih lanjut di sektor perasuransian. OJK juga diminta supaya masalah di sejumlah perusahaan asuransi tidak terulang kembali. Karena pada akhirnya, rakyat sebagai nasabah menjadi korban. Begitu juga kasus pada salah satu koperasi terbesar di Indonesia.

"Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi Indosurya, Wanaartha, sampai hafal karena saya baca. Unit link, ini mikro satu-satu diikuti. Karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu sebetulnya, duit saya balik, uang saya balik," ungkap Presiden.

Terakhir, Presiden minta penanganan pelaporan atau keluhan bisa lebih efisien dan efektif. Hal ini menyangkut betul kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Akan sangat sulit membangun pertumbuhan ketika industri sendiri kehilangan kepercayaan dari publik.

"Sering pelaporan, sudah ada pelaporan keluhan. Pelaporan keluhan sudah tahun 2020, sampai sekarang ini sampai tahun 2023 ini juga belum tuntas. Gini-gini, hati-hati, yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan itu, sulit untuk membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa," pungkas Presiden.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS