Beuh, Besaran Insentif Mobil Listrik Bakal di Kisaran Ini  

JAKARTA, investor.id  - Pemerintah berencana memberikan insentif untuk kendaraan bermotor roda empat atau mobil listrik sebanyak 35.900 unit pada 20 Maret 2023. Subsidi tersebut kabarnya akan diberikan pada dua produsen mobil listrik yakni Hyundai dan Wuling. Hyundai Ionic 5 akan mendapatkan insentif sebesar Rp 70-80 juta, sementara Wuling akan mendapat Rp 25 juta-35 juta.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, subsidi tersebut baru diberikan ke dua produsen mobil listrik tersebut lantaran sudah memenuhi syarat memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%. Hal ini lantaran pemerintah ingin membuka lowongan kerja sebesar-besarnya. Dia menambahkan, skema bantuan yang diberikan untuk mobil listrik dilakukan dengan skema terbuka.

“Tidak ada yang bentuknya uang, jadi nanti kita berikan kepada produsen. Jangan disebut Menteri Perindustrian memastikan ya, ini sekitar Rp 70-80 juta bantuan pemerintah untuk mobil Ionic 5. Untuk Wuling bantuan pemerintah nanti sekitar Rp 25-35 juta. Ini masih kita hitung dan nanti akan kita terapkan segera,” kata Menperin usai Grand Launching PIDI 4.0 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Selain mobil listrik, pemerintah juga akan memberikan bantuan untuk motor listrik dan bus listrik. Untuk motor listrik besarannya sudah ditentukan dan untuk bus listrik, Agus mengatakan besaran sudah ada namun dia tidak membeberkannya. “Semua bantuan tersebut nanti akan mulai berlaku pada 20 Maret 2023,” kata Agus.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan semua produsen otomotif bisa mendapatkan bantuan insentif pembelian mobil listrik. "Nggak (hanya Hyundai dan Wuling), semua dapat. Nanti kalau ada, saya sudah sebut tadi dua big (perusahaan besar), saya nggak mau mention (sebut) namanya. Kami lagi bicara hari ini dengan besok. Dan lusa ya nanti kita lihat," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Luhut sendiri mengaku tengah melakukan negosiasi dengan dua pabrikan otomotif listrik global. Meski tak menyebut namanya, kedua perusahaan tersebut disinyalir adalah BYD dan Tesla sebagaimana pernah disebutnya sebelumnya. Dia bahkan menyebut kebijakan insentif untuk investasi dan dukungan untuk meningkatkan permintaan kendaraan listrik melalui bantuan insentif pembelian dan konversi dilakukan pemerintah untuk menarik minat kedua pabrikan otomotif tersebut.

"Kami menanti segera kita akan lihat apa yang terjadi ada dua perusahaan mobil listrik global, kami harap mereka bisa investasi di Indonesia," kata Menko.

Lebih lanjut, Luhut menyebut angka besaran insentif untuk mobil listrik sudah akan keluar. Namun, ia belum memberikan bocorannya. "Saya kira angka-angkanya sudah akan keluar nanti," kata Dia.

Untuk meningkatkan adopsi kendaraan listrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik mulai 20 Maret 2023.

Pemerintah juga berencana memberikan insentif untuk kendaraan bermotor roda empat atau mobil listrik sebanyak 35.900 unit dan 138 unit bus listrik hingga Desember 2023. Meski demikian, detail dari rencana ini sedang dalam kajian lebih lanjut.

Tunggu Juknis 

Soal Mobil hybrid, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan mobil hybrid tidak dapat subsidi dari pemerintah. Menanggapi itu, pelaku otomotif seperti Toyota dan Honda memilih untuk menunggu petunjuk teknis (juknis) mengenai insentif itu.

Direktur Pemasaran PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menerangkan, pihaknya tidak ingin berkomentar banyak dan menunggu juknis mengenai insentif tersebut. Dia mengatakan, telah banyak subsidi yang sudah terjadi dan akan terjadi, sehingga tidak menunggu 1 aturan saja.

"Saya yakin pemerintah sampai hari ini tetap mendukung elektrifikasi, tidak hanya listrik murni tetapi juga Hybrid," ucap dia.

Anton mengaku, sebenarnya ada konsumen yang menahan membeli mobil listrik, tetapi tidak semua. Sebagian masih ada yang tetap beli. Dia berharap dengan adanya kejelasan ini terutama keluarnya peraturan tertulis, memberikan kejelasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan.

Dia menegaskan pihaknya tidak kecewa mengenai batalnya Hybrid mendapat subsidi. Sebab, semua aktifitas Toyota selalu dibicarakan dengan pemerintah. "Kita selalu dukung apapun yang diputuskan pemerintah," kata Anton.

Dia menerangkan, banyak peluang yang bisa dibicarakan mengenai insentif mobil Hybrid. Anton mengaku mendengar ada pembicaraan dengan Pemda, mengenai kemungkinan pajak daerah untuk Hybrid turun dibandingkan mobil ice. Dia melihat itu salah satu peluang untuk memberikan potensi subsidi untuk masyarakat. "Tentu saja itu harapan Toyota. Memang butuh waktu. Tetapi nggak ada masalah karena kami yakin bahwa dari konsumen sangat siap. Tinggal masalah produksinya yang harus kita segera kejar," kata Anton.

Dia mengatakan, pihaknya tetap akan menawarkan semua teknologi kendaraan ramah lingkungan. Sebab Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan konsumen yang sangat bervariasi. Sehingga, Toyota yakin bahwa tidak bisa hanya satu produk yang memenuhi kebutuhan tersebut.

"Oleh karena itu, kita meluncurkan multi pathway, bahkan dari LCGC dengan keiritan 1:21, kemudian ada hybrid, ada plug in hybrid, dan BEV juga. Jadi harapan kita bisa memenuhi semua kebutuhan," jelas Anton.

Senada dengan Anton, Business Innovation and Sales and Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy menerangkan, dirinya menunggu keluar juknis dan tidak ingin komentar lebih dalam. "Saya tahu pemerintah pasti mempertimbangkan banyak hal. Kami tunggu," kata dia.

Billy menegaskan, Honda fokus elektrifikasi yang dibutuhkan konsumen, mengikuti perkembangan infrastruktur dan ketersediaan komponen.

Editor: Indah Handayani