Menteri ESDM Ungkap Alasan Belum Rampungnya Revisi Perpres 191/2014

JAKARTA, investor.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan alasan belum rampungnya revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191/ 2014 soal Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

“Sebetulnya semua konsiderasi materi itu sudah disiapkan, Pertalite ya. Intinya, Pertalite ini adalah BBM bersubsidi. Bahan bakar ini sudah pasti ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan,” ucap Arifin dalam wawancara khusus dengan B-Universe, Selasa (6/6/2023).

Arifin menjelaskan, kategori masyarakat yang membutuhkan adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan tertentu. Namun, detail pendapatan tertentu yang dimaksud tersebut belum bisa diinformasikan. Sebab, poin inilah yang mau direvisi dari Perpres 191/2014.

“Untuk masyarakat yang pendapatannya di atas rata-rata memang diharapkan untuk menggunakan BBM non-Pertalite,” sambung dia.

Arifin pun menegaskan, BBM non-Pertalite justru baik untuk kendaraan milik masyarakat kelas menengah ke atas. Pasalnya, BBM non-Pertalite, seperti Pertamax dengan research octane number (RON) 92 dan Pertamax Turbo dengan RON 98 tidak merusak mesin dan mengeluarkan emisi yang lebih baik dari kendaraan berbahan bakar Pertalite.

RON adalah angka yang menunjukan seberapa tinggi tekanan yang akan diberikan sampai pada akhirnya bahan bakar akan terbakar secara spontan. Bagi mesin dengan kompresi, semakin tinggi RON maka semakin baik pula untuk mesin mobil,

“Jadi kami masih menahan dengan aturan yang ada sekarang, sementara kita perbaiki dulu sistem pendataan. Kalau datanya sudah clear, baru Perpres 191/2014 ini bisa rilis,” tegas Arifin.

Dia menambahkan, pengaturan distribusi BBM bersubsidi diharapkan dapat merinci kelompok yang berhak menerimanya, sehingga benar-benar tepat sasaran. Arifin juga menegaskan, perlu sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat, tentang pemahaman bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu.

Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah untuk segera mempercepat revisi Perpres 191/2014, sebagai payung hukum pengendalian BBM bersubsidi ke depan. Ia menilai, keakurasian data terpadu sebagai format pemberian subsidi menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Tujuannya, mencegah dualisme harga BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Data saat ini yang kita gunakan adalah Data Terpadu Kemensos. Itu pun masih dalam proses untuk kita tingkatkan lagi keakurasiannya. Maka diperlukan satu bentuk dan format pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran untuk mencegah penggunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Sehingga subsidi tidak mubazir," ujar Eddy dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Editor: Indah Handayani