Berpotensi Rugi US$ 7 M, RI Ajak Negara Lain Lawan EUDR

Melalui EUDR, barang yang masuk ke UE harus bebas deforestasi dengan tergantung pada UU di negara masing-masing dan wajib lolos due diligence. Dalam prosesnya, negara akan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni low risk (risiko rendah), standard risk (risiko sedang atau standar), dan high risk (risiko tinggi). Apabila masuk high risk, 8% barang yang masuk harus diverifikasi. Untuk standard risk dan low risk masing-masing barang yang harus diverifikasi 6% dan 4%. "Masalahnya, dalam berbagai kasus, mereka tetap butuh verifikasi dan verifikasi ini tentu ada ongkosnya, siapa yang menanggung? Dan ini sangat mengganggu bagi pekebun rakyat (smallholders) yang jumlahnya di Indonesia ada 15-17 juta pekebun, mereka pasti akan terdampak dengan ketentuan verifikasi ini," ungkap Airlangga.

Laju Deforestasi RI 2021-2022 Turun 8,4%

Keberatan Indonesia lainnya terkait EUDR adalah kewajiban geolocation. "Kita keberatan, tidak perlu geolocation untuk setiap produk dicek. Karena kita itu sudah berbasis standar ISPO/RSPO untuk sawit dan SVLK untuk kayu," ungkap Airlangga. Menurut dia, secara resmi implementasi EUDR dengan berbagai guideline berlaku pada 18 bulan sejak diundangkan atau sekitar Mei-Juni 2025. Karena itulah, RI berusaha mencapai kesepakatan baru dari implementasi aturan tersebut, di antaranya belum lama ini melakukan joint mission ke UE bersama Malaysia yang kemudian ditindaklanjuti dengan kedatangan para pejabat pemerintah dan parlemen UE ke Indonesia. "Kita membahas joint task force untuk melakukan dialog dan mendorong agar kebijakan itu tidak diskriminatif serta melibatkan para stakeholders dan ada capacity building untuk para smallholders," ujar dia. Karena isu EUDR bukan menyangkut pengadilan, task force berperan mengawal implementasi EUDR dan saat ini sudah 13 negara yang memiliki situasi hutan seperti Indonesia dan mendukung sikap RI.

Editor: Tri Listiyarini